Da Nang, (Tagar 11/11/2017) – Dalam sesi pertama Pertemuan Ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC di Vietnam, Sabtu (11/11), Presiden Joko Widodo mengangkat isu ekonomi digital.
"Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif," kata Presiden.
Presiden Jokowi menjadi pembicara kelima setelah Presiden Vietnam Tran Dai Quang selaku tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Kanada Justin Trudeau.
Mengawali pertemuan, "Managing Director" IMF Christine Lagarde menyampaikan gambaran tentang situasi perekonomian dan keuangan dunia dewasa ini serta prediksi pada tahun-tahun mendatang.
Presiden menyatakan, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 mengingat saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna gawai di seluruh Tanah Air.
Potensi tersebut diyakini Presiden Jokowi dapat mendatangkan kesempatan baru bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pola bisnis sebelumnya dan usaha kecil menengah (UKM).
Meski begitu, dia mengajak seluruh pemimpin negara untuk tetap waspada menghadapi perubahan digital ekonomi yang sangat cepat. Menurut Presiden digital ekonomi tidak hanya menciptakan "innovative growth" namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.
Namun langkah tersebut diyakini tidak mudah karena butuh pemikiran dan terobosan yang kreatif dari para pengambil kebijakan agar kebijakan tidak hanya "business as usual". Karena itu, Indonesia mendorong APEC memastikan digital ekonomi berjalan sesuai dengan harapan.
"Saya mendorong APEC untuk turut memastikan bahwa digital ekonomi mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas," tambah Presiden.
Selain itu, Indonesia juga mendorong APEC untuk segera mempercepat realisasi "Bogor Goals" agar manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh rakyat.
"Realisasi 'Bogor Goals' yang sejalan dengan agenda pembangunan harus dipercepat," ujar Presiden.
Secara umum para pemimpin APEC melihat dunia masih menghadapi berbagai tantangan dengan dampak yang nyata, seperti terorisme dan perubahan iklim.
Sementara PM Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dapat mendatangkan keuntungan bagi rakyat, karenanya inklusi ekonomi dan sosial merupakan hal penting.
PM Kanada Justin Trudeau mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak. "Yang juga perlu mendapat tempat adalah perhatian terhadap perempuan dan anak," kata PM Trudeau.
"Terdapat keyakinan bahwa APEC memiliki kemampuan untuk terus memainkan peran pentingnya di era digital," kata Presiden Viet Nam Tran Dai Quang sebagai penutup diskusi.
Usulan Indonesia Masuk Deklarasi
Sebagai hasil akhir dari KTT APEC 2017, sejumlah usulan Indonesia masuk Deklarasi Da Nang. "Ada beberapa hal yang kita perjuangan untuk masuk dokumen," kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11).
Usulan Indonesia yang masuk deklarasi antara lain sebagai negara maritim ingin agar dampak negatif "illegal fishing" ditangani dengan baik, pembangunan konektivitas daerah-daerah terpencil, pemberdayaan petani dan nelayan serta internasionalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Usulan-usulan itu juga disampaikan Presiden Jokowi baik dalam "working lunch" bersama 20 pemimpin anggota APEC pada Sabtu (11/11) maupun dalam pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) pada Jumat (10/11).
"UMKM dapat didukung sehingga dapat mempunya kapasitas, bisa juga mendapatkan akses kepada pasar internasional," kata Fachir.
Menurut Fachir, para pemimpin anggota APEC sudah menyepakati satu dokumen Deklarasi Da Nang pada hari ini.
"Dokumen ini cukup solid mengapresiasi capaian-capaian APEC saat ini dan pada saat yang sama 'forward looking' atau melihat ke depan," ungkap Fachir.
Sejumlah hal untuk mempersiapkan hal-hal di masa depan itu antara lain adalah tetap memegang teguh prinsip "free and open regionalism", mendorong tercapainya "Bogor Goals" 2020 serta tetap mendukung sepenuhnya sistem perdagangan mulitaleral berdasarkan aturan WTO.
"Dan cukup bagus tahun ini menampilkan topik inklusif. Ke depan para pemimpin sepakat membentuk APEC Vision Group untuk membantu dalam menyusun visi baru setelah 2020 atau pasca APEC 2020," kata Fachir.
Menurut Fachir, anggota APEC lainnya juga mendukung kesepakatan dan ide yang diajukan.
"Pada era 'digital economy' seperti saat ini, tidak bisa terhindari dan dimaklumi juga di satu sisi memberikan dampak yang sifatnya positif tapi ada juga negatifnya, karena itu para 'leaders' menyepakati bagaimana pengembangan kapasitas sumber daya manusia di dalam menghadapi dampak kemajuan teknologi informasi," ungkap Fachir.
Teknologi dan informasi itu terutama dimanfaatkan oleh para petani dan nelayan agar dapat meningkatkan produktivitas terutama dalam konteks keamanan pangan.
Bahkan, menurut Fachir, hal itu juga disetujui oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump meski Presiden Donald Trump kerap melontarkan pernyataan mengenai "fair trade" dan bukan "free trade" yang selama ini lazim dilakukan dalam perdagangan internasional.
"Faktanya mereka menyetujui itu bahwa dalam proses diskusi memang ada dinamika, itu normal makanya penyebutan dengan nuansa 'fair', transparan itu adalah bagian dari diskusi itu, kalau lihat ini ya pasti diterima hasilnya," ungkap Fachir.
Tema APEC 2017 adalah "Menciptakan Dinamika Baru, Membina Masa Depan Bersama" yang fokus membahas beberapa masalah, antara lain perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, perubahan iklim dan pertanian. (ant/yps)
