Anggota DPD RI Abdul Hakim: Larangan Hijab di RS Medistra Jakarta Langgar HAM

Anggota Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta pemerintah untuk menginvestigasi terkait larangan penggunaan hijab.
Anggota Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim. (Foto: Tagar/Dok iSt)

TAGAR.id, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta pemerintah untuk menginvestigasi terkait larangan penggunaan hijab bagi tenaga kesehatan di RS Medistra Jakarta Selatan.

"Kemenkes dan Ombudsman harus turun tangan investigasi larangan jilbab bagi nakes di RS Medistra, ini jelas melanggar HAM dan pancasila," ujar Hakim dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, 2 September 2024.

Hakim melanjutkan, sangat disayangkan ini terjadi lagi setelah kemarin pelarangan penggunaan hijab bagi paskibraka oleh BPIP, ini menyalahi kebebasan menjalankan perintah agama yang seharusnya tidak terjadi di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.

Selain itu, Hakim juga menegaskan perlu ada peringatan berupa pemberian sanksi kepada manajemen RS Medistra agar kasus ini tidak terulang di kemudian hari.

"Kasus pelarangan hijab ini jangan dianggap sepele dan tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat mengganggu kenyamanan dan kerukunan beragama yang sudah kita perjuangkan bersama," ungkap Hakim. []

Berita terkait
34 DPD Dukung Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar
Idrus menyebut dukungan yang diberikan berupa surat, tetapi ia tak bisa merinci secara gamblang lantaran bukan menjadi ranahnya
Jadi Narasumber Utama Disertasi Doktor, AHY Puji Pemikiran Fundamental Ketua DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan AHY hadir di kediaman Ketua DPD RI, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
DPD RI Dukung Peningkatan Tegas Kasus Klaim BPJS Fiktif
Komite III DPD RI mendukung langkah Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk melaporkan setiap tindakan yang merugikan
0
Anggota DPD RI Abdul Hakim: Larangan Hijab di RS Medistra Jakarta Langgar HAM
Anggota Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta pemerintah untuk menginvestigasi terkait larangan penggunaan hijab.