Amerika Prihatin Penangkapan Ikan Ilegal Kapal-kapal China

Pemerintahan Presiden Joe Biden prihatin terkait dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal China di perairan banyak negara
Foto-foto udara menunjukkan kapal-kapal penangkap ikan China mangkal di Whitsun Reef, sekitar 320 kilometres sebelah barat Bataraza, Palawan, Filipina, di Laut China Selatan (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP).

Jakarta – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan prihatin terkait dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal China di perairan territorial negara-negara di Afrika, Asia Tenggara da Amerika Selatan. China memainkan peran besar dalam industri penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tanpa regulasi (IUUF) dengan armada terdiri dari ribuan kapal penangkap ikan di seluruh dunia.

Menurut peringkat dari Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (IUUF - Illegal, Unreported and Unregulated Fishing atau penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tanpa disertai regulasi) merupakan industri sangat besar, dan China adalah pelaku utamanya.

Ribuan kapal penangkap ikan China, banyak di antaranya disubsidi oleh pemerintah di Beijing, menangkap ikan di perairan teritorial negara-negara di Afrika, Asia Tenggara dan Amerika Selatan, menghabiskan persediaan ikan dan merugikan ekonomi setempat. Beijing membantah tuduhan tersebut.

sebagian kapal chinaSebagian dari 220 kapal China terlihat di Whitsun Reef, Laut Cina Selatan, 7 Maret 2021 (Foto: voaindonesia.com - Penjaga Pantai Filipina/Satgas Nasional-Laut Filipina Barat via AP).

"China adalah negara terbesar - negara itu memberikan subsidi terbesar untuk penangkapan ikan yang merugikan itu dalam jumlah yang sangat besar di dunia," kata Michele Kuruc dari organisasi 'World Wildlife Fund' (WWF).

Mei tahun 2020, pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memerangi IUUF dan meminta komunitas internasional untuk melawan penangkapan ikan ilegal China.

Pemerintahan Biden kemungkinan akan melanjutkan upaya tersebut, dan mengatakan pemerintah akan menjadikan perlawanan terhadap IUUF sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika.

Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih, mengatakan, “Ini adalah masalah penangkapan ikan berlebihan di beberapa bagian dunia, sebuah masalah yang pasti diawasi dan dipantau oleh tim keamanan nasional kita."

Ketika pemerintah-pemerintah berupaya mencegah penangkapan ikan ilegal, pertempuran sering terjadi, termasuk insiden akhir tahun lalu ketika angkatan laut Ekuador menembaki kapal penangkap ikan China di lepas pantai Kepulauan Galapagos.

Pemerintah lain, termasuk Indonesia, telah mengambil tindakan untuk menghukum, menangkap dan menenggelamkan kapal penangkap ikan China dan negara lain.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gagal mencapai kesepakatan untuk memangkas subsidi IUUF itu, seperti yang diberikan oleh Beijing kepada armada penangkapan ikannya, pada tenggat waktu yang telah ditentukan yakni Desember 2020.

whitson reegGugus pulau karang Whitsun Reef, sekitar 324 kilometer dari sebelah barat Kota Bataraza di Provinsi Palawan, Filipina (Foto: successisdecision.in/VOA)

Awal bulan ini, Direktur Jenderal WTO yang baru, Ngozi Okonjo-Iweala, berjanji untuk mendukung kesepakatan itu dengan mengatakan, “Sudah 20 tahun dan 20 tahun sudah cukup. Itu slogan saya. Sekarang kita harus menyelesaikannya."

Menurut laporan Komisi Perdagangan Internasional AS pada Maret 2021, 13% lebih impor AS yang ditangkap di laut pada 2019 berasal dari IUUF. “Jumlah total ikan ilegal yang masuk ke AS - lebih dari 2 miliar dolar AS,” tambah Michele Kuruc dari WWF.

IUUF juga merupakan masalah hak asasi manusia. Organisasi-organisasi bantuan telah mendokumentasikan contoh-contoh perbudakan modern di mana para pekerja mengalami kondisi kerja yang sulit, gaji rendah serta makanan dan air yang tidak memadai selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di laut (jm/my)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Filipina Kerahkan Kapal Patroli Hadapi Sengketa dengan China
Filipina kerahkan lebih banyak kapal patroli dalam sengketa dengan China yang kirim ratusan kapal ke perairan sengketa di Laut China Selatan
200 Armada Kapal Ikan China Bikin Filipina Khawatir
Filipina meminta China untuk menarik lebih dari 200 kapal yang dituduh melanggar batas wilayah perairannya di Laut China Selatan
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.