TAGAR.id - Mahkamah Agung India menolak melegalkan pernikahan sesama jenis dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kembali ke parlemen. Apa dampaknya terhadap orang-orang di India yang menjalin hubungan sesama jenis? Murali Krishnan (New Delhi) melaporkannya untuk DW.
Mahkamah Agung (MA) India pada Selasa (17/10-2023) dengan suara bulat menolak melegalkan pernikahan sesama jenis dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kembali ke parlemen.
"Pengadilan tidak dapat memberikan hak untuk menikah kepada kelompok LGBTQ+, karena itu adalah pelaksanaan legislatif,” katanya.
Keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu ini mengecewakan para anggota dan pendukung komunitas LGBTQ di India, yang sebagian besar berkumpul di luar pengadilan untuk mendengarkan keputusan tersebut.
"Ini merupakan sebuah hal yang sulit dan akan selalu sulit bagi pengadilan untuk menangani kasus ini,” kata aktivis Uday Raj Anand kepada DW. "Namun, sekarang kita harus bekerja lebih keras dan melihat bahwa komite yang ditunjuk pemerintah berupaya memberikan lebih banyak hak kepada kelompok LGBTQ+.”
Anand dan pasangannya, Parth Mehrotra, termasuk di antara pasangan gay yang mengajukan petisi kepada pengadilan untuk mengakui pernikahan sesama jenis.
Meskipun putusan MA mengecewakan, pengadilan di New Delhi menerima tawaran dari pemerintah untuk membentuk panel khusus guna mengeksplorasi pemberian tunjangan sosial dan status hukum kepada pasangan sesama jenis.
Pasangan gay di India sering menandai hubungan mereka dengan upacara komitmen (Foto: dw.com/id - Mahesh Kumar A/AP/picture alliance)Tugas panel khusus
Komite akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan nyata yang dihadapi oleh pasangan sesama jenis yang tinggal bersama dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti perbankan bersama, asuransi, pensiun, properti, dan penerimaan anak-anak ke sekolah.
"Hal yang paling mengecewakan adalah tidak adanya batas waktu. Ditinggalkan oleh komite pemerintah tanpa tanggal pasti adalah seperti penantian tanpa akhir,” kata aktivis hak-hak gay Sharif Rangnekar kepada DW.
Mahkamah Agung India mengakui kaum transgender sebagai gender ketiga pada tahun 2014, tetapi Rangnekar menyatakan butuh waktu lama bagi pemerintah negara bagian di seluruh India untuk menerapkan keputusan pengadilan tersebut.
"Kami telah melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan pemerintah negara bagian untuk menerapkan keputusan penting yang mengakui transgender sebagai gender ketiga di antara pedoman pemerintah lainnya,” tambah Rangnekar.
Hubungan sesama jenis tidak lagi tabu di India
Pengadilan tertinggi India menyatakan pada 2018 bahwa hubungan seksual yang didasari suka sama suka antara orang dewasa sesama jenis tidak lagi merupakan kejahatan di negara Asia Selatan tersebut.
Setelah keputusan tersebut diambil pada 2018, penerimaan terhadap pasangan gay meningkat. Namun, para pembela hak-hak LGBTQ menginginkan pernikahan sesama jenis diakui di India. Ketiadaan pernikahan sesama jenis membuat pasangan sesama jenis memiliki pilihan mengadakan upacara untuk mengekspresikan komitmen seumur hidup mereka satu sama lain, tapi perayaan seperti itu tidak diakui secara hukum.
Vishwa Schoolwallah, seorang pendidik yang menjalankan konsultan independen, dan rekannya, Vivek Patel, kini telah "menikah" selama tujuh tahun. Mereka mengharapkan keputusan yang positif, tetapi juga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
"Akan selalu ada kekosongan yang tidak bisa diisi, tapi saya tidak keberatan menunggunya. Semua akan datang pada waktunya," kata Patel kepada DW.
"Saya tidak kecewa karena saya tahu kami sudah berusaha,” kata Schoolwallah kepada DW mengenai keputusan di India. "Jika hal itu tidak terjadi kali ini, saya baik-baik saja dengan itu... jika kita melanjutkan pertarungan."
Banyak orang seperti Vishwa dan Vivek berharap upacara seperti yang mereka adakan suatu hari nanti akan dianggap sebagai pernikahan yang sah. (ha/rs)/dw.com/id.[]