Makassar, (Tagar 6/3/2019) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya tidak hanya berada di Jakarta, namun akan dikembangkan dan akan membuka kantor di sembilan daerah di Indonesia.
"Saat ini sudah mulai memperkenalkan kordinasi wilayah, ada sembilan wilayah yang sedang dibentuk," terang Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri dialog Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (6/3).
Namun walaupun membuka cabang, Agus mengatakan, nanti kantor KPK di daerah tidak dibangun permanen akan berpindah-pindah.
"Tidak akan ada kantor permanen, supaya mereka bergeraknya betul-betul mencium peristiwa dan sesuatu kemudian menerima laporan dari masyarakat kemudian akan diselidiki lebih lanjut," jelasnya.
Dia menjelaskan, setiap tahunnya KPK menerima laporan dari masyarakat sebanyak 6 ribu surat. Kemudian diselidiki dan di crosscheck apakah benar.
"Setiap tahun sekitar 6 ribu surat yang diterima dari masyarakat mengadukan kasus-kasus di daerah. Kemudian pihaknya akan menyelidiki lebih jauh apakah itu benar-benar terjadi," terangnya.
Agus menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika terjadi sesuatu yang janggal terkait korupsi, terjadinya OTT karena ada informasi dari masyarakat.
"Kami mendorong sebetulnya laporan-laporan dari masyarakat masuk ke KPK, karena KPK bisa melakukan penindakan OTT itu dasarnya adalah laporan dari Masyarakat," jelas Agus.
Paling akurat adalah laporan dari orang terdekat atau tetangga sekitar, karena biasanya tetangga atau orang sekitar itu bisa melihat langsung praktek-praktek seperti itu.
"Laporan dari orang sekitarnya itu sangat penting karena biasanya orang sekitarnya itu mempunyai bukti permulanya sangat kuat," tutupnya.[]
