Jakarta, (Tagar 18/4/2018) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menepis tudingan kultwit Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengarah pada hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) soal kasus Bank Century.
Menurutnya, SBY justru memberikan pandangan sebagai Presiden ke-6 terkait netralitas aparat keamanan, dalam hal ini TNI serta Polri menjelang tahun politik.
“Menurut saya rasanya tidak seperti itu adalah Pak SBY sebagai bapak bangsa memberikan warning, memberikan juga pandangan, bahwa ini sudah memasuki tahun politik,” ujarnya.
“Sehingga, semuanya harus kembali pada peraturan tinggi TNI Polri harus netral, ini adalah peraturan tertinggi ketentuan umum dan ketentuan yang harus dilaksanakan,” sambung Agus.
Bahkan, Agus menilai dalam kultwit tersebut, SBY mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sekarang pemerintahan kita ini adalah pemerintahan Pak Jokowi, sehingga siapa saja kita harus mendukung pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir, yaitu kalau tidak salah sampai dengan 2019,” jelasnya.
Namun, ia menampik kembali ketika dikaitkan dukungan SBY merupakan sinyal pendekatan partainya untuk berkoalisi dengan Jokowi.
“Kan namanya tahun politik ya, jadi kata-kata sedikit seolah-olah seperti kode. Tapi, yang saya ketahui bahwa ini adalah suatu ketentuan pokok bahwa kita semuanya ini harus juga melaksanakan kegiatan pokok saat ini pemerintahan Pak Jokowi ya tentunya harus kita dukung sampai selesai,” tuntas Wakil Ketua DPR ini.
Dalam serial tweet tersebut SBY meminta penegak hukum netral.
"Semoga yang berlaku bukan "hukum rimba". Yang kuat pasti menang & yang lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter miliknya, Selasa (17/4).
Selain itu SBY juga berharap tidak ada agen politik di badan penegak hukum.
"Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*," lanjut SBY. (nhn)
