Jakarta, (Tagar 4/10/2017) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan penurunan daya beli masyarakat merupakan isu yang sengaja diciptakan lawan politik menjelang Pemilu Presiden 2019.
Namun pernyataan Presiden tersebut ditepis Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurut Agus ada indikator ekonomi yang menunjukan bahwa memang ada penurunan laju pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Jokowi dibanding saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Indikator ekonomi kita jelas bahwa laju pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Pak Jokowi kan turun. Zaman pemerintahan Pak SBY laju pertumbuhan ekonomi 6 bahkan sampai 7 persen. Sekarang 4 sampai 5 persen," jelasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/10).
Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi itu kemudian berimbas pada penurunan daya beli masyarakat.
"Kenapa laju pertumbuhan ekonomi ini menurun? Karena salah satunya daya beli masyarakatnya menurun," ujarnya.
Indikator lainnya yang menunjukan laju pertumbuhan ekonomi menurun adalah income per kapita masyarakat yang juga menurun, serta kenaikan utang yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
"Kita utang nambah tapi laju pertumbuhan ekonomi ngga nambah," tambahnya.
Untuk mengatasinya ia menyarankan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Menguatkan ekonomi dengan meningkatkan posisi bargaining masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah didorong untuk mempunyai uang, kemampuan ekonomi untuk mengkonsumsi produk dan jasa dalam negri.
"Kita harus menguatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya secara makro. Dan kita juga harus menguatkan daya beli masyarakat karena kami masih menganggap daya beli masyarakat menengah ke bawah menurun," tutup Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat ini. (nhn)