Editor : Syaiful W Harahap
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan keterangannya setelah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 7 Agustus 2025. (Foto: setkab.go.id/BPMI Setpres)
Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan dan Pendidikan serta Infrastruktur Nasional
8 August 2025 | 3:20

TAGAR.id, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat respons strategis terhadap sejumlah isu seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur melalui sejumlah langkah konkret. Dalam keterangan pers bersama usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025, sejumlah Menteri Koordinator menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebijakan pemerintah di sektor pangan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan langkah pemerintah dalam merespons isu terkait dengan ketersediaan dan distribusi beras. Menurutnya, para pelanggar yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.

“Masyarakat tidak usah khawatir kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton. Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” ujar Menko Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Zulhas turut menyampaikan laporan mengenai percepatan operasional koperasi desa. Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan peluncuran lebih dari 150 sekolah rakyat pada bulan September mendatang.

“Insyaallah paling lama September akan diresmikan 150an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1 kemiskinan ekstrem,” jelas Menko PM.

Artikel Asli