TAGAR.id, Jakarta - Pada awal tahun 2025 lalu Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICS, suatu organisasi antar negara yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Arab Emirat, dan tentunya Indonesia sebagai anggota terbaru. 

Bara JP memandang bahwa Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah suatu sikap berani yang mencerminkan politik Indonesia yang bebas aktif. Sebagai dukungan agar langkah ini dapat benar-benar membawa manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, Bara JP menyusun catatan dan saran tindak lanjut sebagai berikut.

Dalam catatan Bara JP, terdapat beberapa potensi manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS:

1. Peran Geopolitik Indonesia akan Lebih Strategis:

• Bergabung dengan BRICS menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam tatanan dunia yang multipolar.
• Memungkinkan pengaruh Indonesia yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global.
• Mengurangi ketergantungan terhadap negara Barat dan Lembaga internasional yang terkait (G7, IMF, WTO, Worl Bank, dll)
• Memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dimana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang.
• Meningkatkan solidaritas dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.

2. Potensi Penguatan Ekonomi

• BRICS bersifat strategis karena menyumbang 37% GDP dunia (2024), memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia, perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia (2023) dan menyumbang 19.4% impor dunia (2023).
• Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi alternatif dari World Bank, IMF dan Asian Development Bank. Akses ini potensial bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
• Potensi akses ke pasar negara-negara BRICS yang besar dan pertumbuhan ekonominya tinggi (India, Tiongkok, Brazil) dan sumber investasi.

Meskipun demikian, Bara JP juga mencatat beberapa tantangan dan risiko yang harus dimitigasi dengan baik oleh pemerintah RI

• Baca Juga: Ketum Bara JP Willem Frans Ansanay: Ini Konsekuensi Fitnah, Bukan Kriminalisasi

Potensi Friksi dengan Mitra Barat

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat (AS, Uni Eropa, Jepang) dapat merenggang. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu