TAGAR.id, Jakarta - Sistem kaderisasi partai politik menjadi salah satu fokus utama KPK dalam melakukan kajian tata kelola partai politik. Calon presiden hingga calon kepala daerah pun diusulkan KPK perlu berasal dari hasil kaderisasi parpol.

Dalam kajian tersebut, KPK menemukan 4 persoalan mendasar dalam tata kelola partai politik, yakni:

• Belum adanya roadmap pendidikan politik;
• Belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi;
• Belum adanya sistem pelaporan keuangan partai politik;
• Belum jelasnya lembaga pengawasan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Berangkat dari temuan itu, KPK merumuskan ada 16 rekomendasi terkait perbaikan tata kelola parpol. Salah satunya merekomendasikan adanya revisi UU Parpol.

"Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011," bunyi hasil kajian dikutip dari situs KPK, Kamis (23/4).

• Baca Juga: KPK Panggil Tujuh Biro Haji, Empat di Jatim dan Tiga di Jakarta

Menurut KPK, ada empat poin yang dinilai perlu direvisi. Mulai dari pengaturan keanggotaan partai politik, syarat kader menjadi calon anggota dewan, hingga syarat untuk menjadi capres/cawapres serta kepala daerah.