TAGAR.id - Keluarga di beberapa negara di Asia Tenggara kian bergantung pada utang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketergantungan terhadap pinjaman memicu tekanan keuangan yang lebih besar. David Hutt melaporkannya untuk Deutsche Welle (DW, 20/3/2026),
Dari Phnom Penh hingga Bangkok, perekonomian Asia Tenggara tak lagi didominasi ekspor, investasi, atau pertumbuhan pabrik. Sebaliknya, semakin banyak keluarga yang berutang sekadar untuk bertahan hidup.
Menurut para pengamat, hal yang dulu dipromosikan sebagai inklusi keuangan kini berubah menjadi tekanan finansial. Tren kemudahan kredit, pertumbuhan upah yang lemah, serta layanan publik yang tak memadai telah membuat jutaan rumah tangga berada dalam posisi rentan. Muncul kekhawatiran, krisis utang rumah tangga bisa meluas menjadi persoalan keuangan yang lebih besar.
Sekarang Kamboja adalah negara yang sedang berada di pusat krisis ini. Lonjakan kredit di negara tersebut mendorong rasio utang swasta terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) dari 24,2% pada 2010 menjadi 134,5% pada 2023. Ini adalah ekspansi paling tajam di regional Asia Tenggara.
Lonjakan rasio utang diperparah dengan melemahnya sektor properti, konflik perbatasan dengan Thailand, serta pembatasan perdagangan dari Amerika Serikat (AS).
Menurut Biro Kredit Kamboja, hingga Desember 2025, rata-rata pinjaman pribadi yang masih tersisa per peminjam mencapai sekitar $6.500 dolar AS (sekitar Rp 109 juta). Sementara itu, upah minimum di sektor garmen hanya sebesar 208 dolar AS (sekitar Rp 3,5 juta) per bulan.
Dari Phnom Penh hingga Bangkok, perekonomian Asia Tenggara tak lagi didominasi ekspor, investasi, atau pertumbuhan pabrik. Sebaliknya, semakin banyak keluarga yang berutang sekadar untuk bertahan hidup.
Menurut para pengamat, hal yang dulu dipromosikan sebagai inklusi keuangan kini berubah menjadi tekanan finansial. Tren kemudahan kredit, pertumbuhan upah yang lemah, serta layanan publik yang tak memadai telah membuat jutaan rumah tangga berada dalam posisi rentan. Muncul kekhawatiran, krisis utang rumah tangga bisa meluas menjadi persoalan keuangan yang lebih besar.
Sekarang Kamboja adalah negara yang sedang berada di pusat krisis ini. Lonjakan kredit di negara tersebut mendorong rasio utang swasta terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) dari 24,2% pada 2010 menjadi 134,5% pada 2023. Ini adalah ekspansi paling tajam di regional Asia Tenggara.
Lonjakan rasio utang diperparah dengan melemahnya sektor properti, konflik perbatasan dengan Thailand, serta pembatasan perdagangan dari AS.
Menurut Biro Kredit Kamboja, hingga Desember 2025, rata-rata pinjaman pribadi yang masih tersisa per peminjam mencapai sekitar 6.500 dolar AS (sekitar Rp 109 juta). Sementara itu, upah minimum di sektor garmen hanya sebesar 208 dolar AS (sekitar Rp 3,5 juta) per bulan.
Utang rumah tangga di Thailand mencapai 86,8% dari PDB pada 2025. Hal ini menandakan negara ini adalah salah satu negara yang memiliki tingkat utang tertinggi di Asia.
Myanmar juga bergulat dengan utang rumah tangga. Sementara di Malaysia, rasio utang menyentuh 84,3% pada pertengahan 2025.
Setiap negara punya komposisi utang yang berbeda. Di Malaysia, kredit perumahan dan kendaraan mencakup sekitar tiga perempat total pinjaman rumah tangga. Di Thailand, pinjaman konsumsi pribadi mengambil porsi yang jauh lebih besar.
Data Bank Negara Malaysia menunjukkan, meskipun utang rumah tangga tetap tinggi, rasio kredit bermasalah hanya berada di level 1,1% pada pertengahan 2025. Artinya, sebagian besar peminjam masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka.
Kamboja adalah salah satu negara dengan rasio utang terbesar di Asia Tenggara (Foto: dw.com/id - Wu Changwei/Xinhua/picture alliance)Mengutang untuk hidup
Antonios Roumpakis, Associate Professor di Hong Kong Metropolitan University, mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa keluarga di seluruh Asia Tenggara kini semakin mengandalkan kredit bukan untuk investasi atau membangun kekayaan, melainkan sekadar menutup kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi pendapatan yang tidak mampu mengimbangi biaya hidup.
Di Thailand, sebanyak 64% rekening pinjaman yang tergolong bermasalah berasal dari kartu kredit dan pinjaman pribadi. Pada saat yang sama, para peminjam menghabiskan lebih dari separuh pendapatan bulanan mereka untuk membayar cicilan utang.
Ketidakstabilan ekonomi mulai dari ancaman tarif Trump hingga perang AS-Israel dengan Iran turut mendorong kenaikan biaya hidup.
"Model pertumbuhan ekonomi Kamboja dan Myanmar terdampak jauh lebih berat dibanding Thailand akibat ketegangan regional dan tarif Trump," kata Antonios.
Ia menambahkan, akar krisis sesungguhnya ada pada persoalan yang lebih mendalam, yakni kelebihan pasokan kredit, keputusan pemberian pinjaman yang buruk, hingga lemahnya regulasi keuangan.
Peran lembaga keuangan mikro dalam lonjakan utang
"Melonjaknya utang rumah tangga di negara-negara Selatan Global, terutama di Kamboja, dapat ditelusuri langsung dari komersialisasi lembaga kredit mikro yang semula nirlaba," kata Milford Bateman, peneliti di Royal Holloway College of the University of London, kepada DW.
Human Rights Watch melaporkan bahwa 3,8 juta keluarga di Kamboja memiliki lebih dari 3,1 juta pinjaman mikro. Nilainya melampaui 18 miliar dolar AS (sekitar Rp 304 triliun).
Sementara itu, sebuah studi pembiayaan kesehatan di Kamboja menunjukkan bahwa 28% penduduk pernah berutang untuk membayar layanan kesehatan.
Di perkotaan Myanmar, studi PBB pada 2025 mencatat bahwa ada 23% keluarga berutang untuk menutup biaya pengobatan.
"Bagi sebagian besar kelompok miskin, hal ini menandakan mereka semakin terjerumus ke dalam kemiskinan yang sulit dipulihkan," papar Milford.
"Ironisnya, semakin banyak keluarga di kawasan ini hanya bisa bertahan dengan terus menambah utang, lalu menjual aset keluarga, dan akhirnya terpaksa menempuh berbagai cara berisiko demi menyambung hidup," lanjut Milford. Selain cara berisiko itu, mereka juga ikut jadi pekerja di sindikat penipuan daring demi melunasi utang.
Kerentanan tersebut kian memburuk di Kamboja sejak konflik perbatasan dengan Thailand pada 2025.
Diperkirakan lebih dari 900.000 pekerja migran Kamboja telah kembali ke tanah air. Namun, hingga akhir Agustus 2025, baru sekitar 21% yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Hampir setengah juta lainnya masih menganggur.
Aliran remitansi yang selama ini membantu keluarga mengelola utang pun turun menjadi 1,86 miliar dolar AS (sekitar Rp 31,45 triliun) pada 2025, dari 2,95 miliar dolar AS (Rp 49,83 triliun) pada tahun sebelumnya.
Dari tekanan rumah tangga ke risiko finansial
Para pengamat ekonomi menilai bahwa tingginya utang rumah tangga di Thailand menjadi penyebab lemahnya konsumsi. Kondisi ini mendorong pemerintah Thailand berulang kali memberikan stimulus, termasuk program bantuan tunai 10.000 baht (sekitar Rp 5,1 juta) yang banyak disorot.
Risiko politiknya, persoalan yang berawal dari krisis utang pada akhirnya berpotensi menjelma menjadi krisis perbankan.
Di Kamboja, bank sentral telah menyetujui pembentukan lembaga pengelola aset untuk membeli kredit bermasalah. Mekanisme tersebut telah lama dibahas di regional Asia Tenggara.
Para pengamat mengatakan kepada DW bahwa solusi atas krisis utang ini tidak sederhana. Mulai dari penguatan regulasi perbankan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan mikro, hingga reformasi sosial yang mendalam agar rumah tangga dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan tanpa harus berutang hingga titik kritis.
"Liberalisasi kemungkinan tidak akan menguntungkan ekonomi lokal, kecuali disertai pengawasan dan lembaga regulasi yang kuat. Hal yang saat ini masih sulit diwujudkan," pungkas Antonios. (Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris/Diadaptasi oleh Joan Aurelia/Editor: Muhammad Hanafi)/dw.com/id. []