Jakarta, (Tagar 9/11/2018) - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani menghormati keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan nomor urut satu (01) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ya kita menghormati lah keputusan Pak Yusril. Beliau sudah memutuskan untuk berpihak ke sana. Jadi, tidak ada yang perlu dijelaskan," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/11).
Namun, Muzani tetap berharap Partai Bulan Bintang (PBB) bisa mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski terdengar aneh, Ketua Umumnya menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf, sedangkan partainya mendukung Prabowo-Sandi.
"Ya kita berharap sih, PBB bisa mendukung Pak Prabowo dan Sandi. Tapi kan Pak Yusril ketua umum, sebagai advokat dia ke sana, tapi partai ke sini kan, ya agak ini juga," kata Muzani.
Menurutnya, koalisinya memang tak bisa menawarkan apa pun selain sama-sama berjuang untuk memperbaiki negara.
"Kami memang tidak bisa menawarkan banyak, kecuali kita sama-sama berjuang. Karena sumber daya yang kami miliki tidak banyak. Kecuali semangat untuk memperbaiki negara dan menjaga persatuan dan mengkompakkan persaudaraan kita," tukasnya.
Yusril Gabung Disambut Positif
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi positif bergabungnya Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau bagi Pak Presiden, tadi kan sudah disampaikan alhamdullilah posisinya bagus. Tentunya kalau Pak Yusril bergabung, apalagi untuk khusus di bidang hukum ya tentu kita tanggapi positif," ungkapnya usai Acara Pembekalan Calon Legislatif Partai Hanura, di Hotel Discovery & Convention, Ancol, Jakarta Utara, Rabu malam (7/11).
Senada dengan Airlangga, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto pun mengapresiasi keputusan Yusril bergabung sebagai Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf.
"Kami mengapresiasi keputusan Pak Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi Tim Hukum dari Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," ujarnya.
Apa pun keputusan Yusril, andai berbeda dari keputusan partainya yakni PBB tetap akan dihormati. Pasalnya, kata Hartarto, TKN telah memutuskan untuk membedakan antara sikap Yusril sebagai Ahli Hukum Tata Negara, dengan Yusril sebagai Ketua Umum PBB.
"Kami membedakan antara sikap dalam kapasitas beliau sebagai ahli hukum tata negara dan juga sebagai ketua umum partai. Sebagai partai tentu saja melalui mekanisme untuk menentukan sebuah sikap politiknya mau mendukung siapa, ya kita hormati sikap politik Partai Bulan Bintang," tandas Hasto. []
