Jakarta - Mochamad Ridwan Kamil akrab disapa Kang Emil menjabat Gubernur Jawa Barat mulai 5 September 2018 hingga sekarang. Ia memimpin sebuah provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, hampir sama dengan jumlah penduduk Korea Selatan, dua kali lipat penduduk Australia. Walau dekat dengan pusat ibu kota Jakarta, kabarnya banyak orang miskin di daerahnya itu. Benarkah?
Dalam wawancara eksklusif dengan Tagar TV, Selasa, 20 Oktober 2020, Kang Emil menjelaskan situasi-situasi yang terjadi di Jawa Barat. Ia juga berbicara tentang bagaimana menangani covid, pandangannya tentang Undang-Undang Cipta Kerja, juga tentang siapa orang yang tepat menjadi Presiden Indonesia setelah Jokowi. Berikut ini bincang-bincang lengkap Redaktur Khusus Tagar Yossy Girsang dengan Ridwan Kamil.
Layaknya manusia biasa yang lelah menghadapi situasi pandemi, Anda sampai tiga kali bermimpi tentang covid, bahkan dalam mimpi sampai berdebat dengan Presiden Jokowi terkait penanganan covid. Dan kabar terbaru, hanya ada dua zona merah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dan Cirebon. Anda sudah memesan 3 juta vaksin covid, bahkan pindah kantor ke Depok demi mengatasi persoalan covid. Selain itu, strategi apa saja yang Anda tempuh untuk meng-nol-kan zona merah di Jawa Barat?
Populasi kami sangat besar, terbesar di Indonesia. Di dalam teori pandemi punya logika harusnya Jawa Barat paling tinggi, sesuai proporsinya, alhamdulilah masih bisa kita tahan dengan berbagai cara. Saya ada lima prinsip, tiap hari selama delapan bulan itu selalu proaktif, kemudian selalu transparan, kemudian selalu ilmiah, menjadikan ilmu sebagai dasar keputusan, kemudian kolaboratif, mengajak semua pihak, dan terakhir tentunya adalah berinovasi, termasuk juga vaksin keterandalan yang di Indonesia adanya di Bio Farma, di Bandung di Jawa Barat.
Kita mengetahui Jawa Barat ini setelah berbulan-bulan eksperimen, dulu masker enggak boleh untuk orang sehat, sekarang harus. Dulu PSBB total provinsi, sekarang berbasis mikro, dan lain-lain. Kenapa, karena memang memetakan covid ini tidak ada presedennya, jadi kalau ada perbedaan-perbedaan keputusan, lebih kepada situasional yang tidak bisa kita pahami penuhlah, kira-kira begitu.
Kita juga mendapati bahwa karena resepnya harus menjauhi interaksi sosial ternyata dampaknya luar biasa, keterputusan interaksi sosial dampaknya luar biasa terhadap ekonomi, sehingga tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi yang harus juga kita kendalikan. Nah, untuk mengatasi zona merah di Jawa Barat, kita juga mendapati Jawa Barat terbagi tiga, satu zona Bodebek, itu cara sendiri, gaya sendiri, manajemen sendiri. Dengan Jakarta, kita sudah bersepakat, karena ibaratnya Covidnya tipe Bodebek maka penanganannya harus sama. Kalau Pak Anies ke kiri kita mengikuti ke kiri, Pak Anies ke kanan kita ke kanan. Itu yang dengan kesadaran kita jadikan kebijakan.
Kemudian, di Bandung Raya Jawa Barat agak berbeda dan terakhir adalah desa-desa yang ada di kabupaten. Nah, di Jawa Barat ini ternyata setiap hari hampir 70-75% kasus hari-hari ngumpul di Bodebek, jadi kalau saya ditanya dimana resources harus kita sekarang arahkan harusnya di Bodebek karena wilayahnya Cuma 5 tapi menguasai hampir 75% kasus harian itu mengapa ada wacana vaksin yang import langsung itu pasti saya usulkan wilayah 75% pandemi yaitu Bodebek. Jadi, sisanya yang 22 daerah relatif lebih terkendali. Maka Alhamdulillah, bulan lalu zona merah sempat tujuh, lima, kemarin tiga dan sekarang tinggal dua yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon.
Kami terus kerja keras, mudah-mudahan minggu-minggu kedepan zona merah sudah hilang berbarengan dengan datangnya vaksin bulan depan, bulan November yang tentunya selalu saya jadikan jawaban warga “Pak Gub, gimana akhir dari pandemi?” saya bilang akhir pandemi itu kalau ada dua situasi; satu kalau orang sakitnya sembuh oleh tertentu, dan orangnya sehatnya imun akan vaksin atau lain-lain.
Jadi sekarang setiap ada zona merah ada penyerbuan territorial, semua alat geser ke zona merah, tentara, polisi yang bertugas geser semua ke zona merah. Jadi gaya kita begitu, misalkan minggu lalu di Kabupaten Kuningan kita habis-habisan tes santri dengan episentrumnya ada di pesantren, kemudian kedisiplinan, bikin lock down dan lain-lain tapi ternyata ada pergeseran ke Cirebon itu kita akan lakukan pola yang sama.
Jadi mari disiplin sambil menunggu vaksin, seperti slogan yang sedang kita tawarkan, karena sebagai pemimpin saya harus berikan sense of hope, karena kalau cuma disiplin, ayo disiplin orang juga mungkin sudah capek, stress. Nah kami tambahkan dengan mari disiplin sambil menunggu vaksin, karena vaksin menjadi sebuah berita bahagia, kita imun oleh sebuah proses yang tidak mudah namun sudah dekat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam wawancara eksklusif di Tagar TV, Selasa, 20 Oktober 2020. (Foto: Tagar TV)
Seberapa confident Kang Emil bahwa vaksin ini akan menjadi suatu solusi?
Jadi ibaratnya gini, kita kan pakai ilmu dalam mengambil keputusan walaupun dalam situasi covid ini orang makin stres dan bertanya pada orang yang bukan semestinya. Banyak kasus orang awam merasa pintar yang membuat heboh, membuat statemen. Nah, saya mencoba untuk selalu rasional kuncinya adalah kita memerangi covid ini dengan alat yang ada, karena alatnya yang tersedia saat ini hanya pencegahan ya sudah maka itu kita produksi masker, APD, dan lain-lain.
Tiba-tiba ada alat baru melawan covid namanya vaksin, ya kita pakai saja tapi tentu dengan keyakinan yang harus jelas apakah sudah ikut melewati tes yang sepenuhnya, apakah sudah ada approval dari WHO nah itu juga harus dijawab dengan jelas oleh pemerintah pusat sebagai kewenangannya sebelum kita di daerah mengamankan.
Kan biasa kadang-kadang kita suka jadi pemadam kebakaran seperti omnibus law dan lain-lain, bahkan saya baca di online Pak Jokowi menyampaikan pesan harus lebih baik komunikasi publik harus lebih baik supaya tidak seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan dinamika luar biasa. Jadi saya per hari ini yakin, hanya berapa lamanya itu juga harus disampaikan ke publik karena vaksin ini dibuatnya ngebut dari normal yang biasa bertahun-tahun.
Makannya dosisnya dua kali, bisa dibayangkan kita harus kasih imun ke seluruh rakyat Indonesia dikali dua. Makannya minggu ini hari Kamis saya ke Depok, salah satunya memastikan episentrum Bodebek siap dengan menejemen pemberian vaksin. Saya akan cek kesiapan Puskesmas apakah rasio penyuntik vaksin berbanding cukup dengan yang akan menerima vaksin, berapa lama itu sudah kita simulasikan.
Bagaimana pandangan Anda tentang Undang-Undang Cipta Kerja?
Saya sudah baca, niatnya itu baik, kita ini akan surplus generasi pencari kerja dengan bonus demografi kita yang akan mencapai 70 % dalam 30 tahun ke depan, nah hasil hitung-hitungan ke depannya kalau pola mengelola investasi dan lainnya seperti ini maka si bonus demografi ini enggak tertampung, karena kecepatan penyediaan kerja dengan jumlah manusia yang mencari kerja dalam 30 tahun enggak imbang. Nah hasil kajiannya menunjukkan bahwa banyak sekali ini boleh tapi ini dicegat di jalan dengan undang-undang lain atau istilahnya hyper regulation.
Ini mengakibatkan harus membuat sebuah cara di Indonesia baru yang namanya undang-undang di atas undang-undang, jadi mencomot-comot apa yang dianggap keliru diperbaiki sehingga menjadi dasar hukum. Dari segi konsep-konsep tersebut saya sangat mengapresiasi niatnya bahkan contoh yang konkrit, contohnya ide saya waktu wali kota sekarang dipraktikkan, dulu waktu Wali Kota Bandung saya mengizinkan UKM cukup dengan pemberitahuan tidak usah izin, sekarang kan tidak pakai izin, sertifikat halal juga akan digratiskan.
Yang saya tidak setuju dari kaca mata pribadi. Saya ceritakan dulu sebuah konsep agar tidak salah paham, seorang gubernur, wali kota tidak boleh menentang UU yang sudah disahkan, jadi apa pun kontroversinya apabila sudah disahkan dalam artian ditanda-tangani Presiden tidak bisa bilang saya tidak setuju dan lain-lain. Tapi antara diketok palu DPR dan ditandatangani presiden kan ada 30 hari, nah semua pihak boleh menyampaikan pendapat, itu hak konstitusinya. Tapi kalau sudah ditandatangani dan resmi diundangkan, suka tidak suka harus taat pada undang-undang, saya kira itu proporsi.
Nah dalam konteks ruang waktu ini saya melihat prosesnya itu terlalu cepat dalam pandangan saya, makanya itu orang banyak salah paham atau istilahnya disebut hoaks terus bawa cap provokasi. Nah ruang dialog publik ini kurang maksimal dalam proses sebelum ketok palunya, maka sampai hari ini pun masih banyak BAP, terakhir saya lihat dari Nahdlatul Ulama, dari mana saya bacakan dan sebagainya. Nah karena saking banyaknya ada satu sektor ketenagakerjaan yang paling ramai, kan clusternya ada 11 yang kena kerjaannya. Jadi lain-lain saya kira tidak banyak yang dipertanyakan publik lebih ke tenaga kerjaan dan isu lingkungan.
Jadi saya melihat niat dan mayoritas isinya sangat baik tapi dari sisi timing dari sisi kecepatan menurut saya terlihat terlalu terburu-buru sehingga terjadi dinamika, akibatnya kami di daerah harus menyelesaikan sosial politiknya sebagai resiko which is nggak ada masalah juga, tapi inikan berulang-ulang kita ada kasus Demo Luar Biasa UU KPK, Demo Luar Biasa HIP, sekarang Omnibus Law. Kan kita khawatir masa pola ini akan selalu ada di seluruh undang-undang yang disiapkan, berarti kan sebenarnya ada proses-proses yang harusnya kita perbaiki jangan antisipasi tiap ada UU yang sensitif kita berakhir dengan kerusuhan, kematian, barang rusak.
Saya juga beri masukan ke Pak Presiden, “Pak mungkin dilain waktu kami di daerah diberi Analisa sosial politik dari dampak UU ini” ibaratnya gini, ini potensinya begini, daerah tolong sosialisasikan sebelum ketok palu ya idealnya. Sehingga kita bisa bikin seminar, bisa bikin loby-loby dengan buruhnya dengan mahasiswa dialog, udah ada poin-poin detail di bahas dan disalurkan. Kalau polanya setelah ketok palu baru sosialisasi dan lain-lain tentu merepotkan.
Ridwan Kamil (kanan) terus berusaha mengnolkan zona merah covid di Jawa Barat. (Foto: Tagar/Instagram Ridwan Kamil)
Lembaga riset dan konsultan TMF Group baru saja merilis Indeks Kompleksitas Bisnis periode 2020, dan Indonesia menjadi juara pertama dalam daftar tersebut. Berdasarkan laporan itu disebutkan bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia paling rumit dibanding negara lain, mengalahkan Brasil, Argentina, Bolivia, Yunani, China, Colombia, Malaysia, dan Ekuador. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil riset ini?
Saya sebagai pemimpin selalu gini, setiap hari kami mengambil keputusan memperbaiki situasi before-after. Ambil contoh yang paling kongkrit 2018 sebelum saya jadi Gubernur, itu desa terbelakang hampir 100 desa, sekarang 0 . berartikan ada kemajuan, yang dulunya desanya sangat buruk. Jadi asupan saya itu adalah data, good data good decision, bad data bad decision, karena pada dasarnya belum ada perfect society mau profinsinya ada yang bagus, ada yang buruk. Nah yang buruknya kita perbaiki.
Nah untuk indeks tadi, kalau kita rasa kita ini sudah cukup baik tentu jangan lengah dan terus kita perbaiki tapi kalau kita masi buruk masi rendah tentu harus kita sempurnakan. Contoh, inovasi-inovasi berbisnis yang harus kita perbaiki yaitu adalah penyederhanaan perizinan, kan sekarang sudah satu pintu. Contoh dalam satu izin harus ada lima dokumen yang berarti harus mengetuk lima gedung, sekarang sudah tidak perlu mengetuk lima gedung, cukup datang ke satu gedung, duduk dan dibereskan di sana.
Masalah kita baik atau tidak diperbandingkan dengan yang lain-lain saya kira itu menjadi masukan, bahan kurangnya di mana. Kadang-kadang kan regulasinya sudah bagus tapi rasio entrepreneurship-nya masih kurang, jadi akibatnya indeks berbisnisnya juga menjadi kurang baik. Atau sebaliknya entrepreneur banyak tapi regulasi menghambat jadi mengurangi nilai.
Poin saya adakah kita perbaiki kurang-kurangnya di mana, dan saya ingin melihat laporan itu kalau boleh jangan hanya ranking. susah buat saya merespons, tapi misalkan ada 10 indikator membuat rankingnya jelek, ternyata jeleknya dari nomor 5 atau 6, nah itu mudah-mudahan bisa saya dapatkan untuk kita refleksikan ke Jawa Barat. Kalau Jawa Barat selama covid kita ekspor juara, kita provinsi yang selama covid jualan ke luar negerinya tinggi, investasi juga paling tinggi, jadi betapa disukai dan diminati Jawa Barat.
Namun sisi buruknya waktu covid, pendapatan pajak kita menurun, orang transaksi jual beli menurun khususnya kendaraan bermotor menurun. Selalu ada sisi baik dan ada berita buruk, buruk kita perbaiki dan baik kita pertahankan dan kita sempurnakan.
Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hampir sama dengan jumlah penduduk Korea Selatan, dua kali lipat penduduk Australia. Lima masalah terberat apa yang Anda hadapi selama memimpin Jawa Barat? Jawa Barat disebut-sebut banyak kaum radikal, banyak intoleran, mudah tersulut hoaks. Apakah itu hanya gosip? Seberapa benar anggapan tersebut? Jawa Barat juga ada yang menyebutnya banyak warganya berpendidikan rendah, minat baca warganya rendah. Apakah benar demikian? Bagaimana yang sebenarnya?
Secara umum memang orang Indonesia malas baca, kebetulan Jawa Barat provinsinya terbesar tentu kalau pakai prosentase ya pasti kita pasti kebagian jumlah yang terbanyak, karena penduduk kita setara Korea Selatan, dua kali penduduk Australia, jadi kalau pakai jumlah yang baiknya jadi banyak yang buruknya juga jadi banyak.
Nah, indeks literasi ini di awal jabatan saya memang saya yakini perlu diperbaiki. Korban dari indeks literasi rendah ini sangat kentara pada saat perhelatan politik. Betapa banyaknya masyarakat termakan hoaks, sampai saya harus mendirikan unit Kerja Jabar Saber Hoaks, sapu bersih hoaks kita-kira begitu. Mengindikasikan hoaks itu adalah penyakit di era digital yang paling kentara, dua datang dari literasi yang rendah.
Jadi satu saya bikin itu sebagai benteng, kedua kita bikin program penaikan indeks literasi, mendirikan perpustakaan khususnya secara fisik Kota/Kabupaten, kemudian membudayakan membaca dalam suasana keseharian, kita bikin kotak literasi seperti kotak telepon umun namun isinya buku ditaruh di trotoar, alun-alun di mana-mana sehingga orang baca taruh dan seterusnya.
Kita ada membaca secara digital kaya e-book, download aplikasinya pilih bukunya dan baca kapan saja. Itu upaya-upaya yang terus kita lakukan dan kita mendapatkan penghargaan sebenarnya sebagai upaya dalam perpustakaan nasional sebagai provinsi terbaik dalam meningkatkan daya literasi kalau tidak salah tahun lalu.
Problemnya ini kan kultur, kultur ini butuh waktu, satu generasi, generasi anak saya itu sudah masuk generasi yang tinggi literasinya supaya tidak seperti orang tua-orang tuanya yang masih rendah minat bacanya. Makanya jumlah produksi buku negara Jepang itu 10 kali lipat dari negara Indonesia. Padahal penduduk Jepang hanya puluhan juta, kita Rp 250 juta tapi penduduk sedikit produksi bukunya banyak. Dari situlah simpulan-simpulan yang perlu kita perbaiki.
Ridwan Kamil dan istri, Atalia Praratya. (Foto: Tagar/Instagram Ridwan Kamil)
Jawa Barat dekat pusat ibu kota Jakarta, tapi banyak orang miskin, banyak yang tidak punya tempat untuk buang air besar, orang-orang yang tinggal di kampung terpencil. Apa ini benar? Bagaimana menangani persoalan kemiskinan di Jawa Barat ini?
Ya kalau mau jujur, penurunan indeks kemiskinan Jawa barat itu salah satu yang tertinggi, saya lupa. Mungkin dicarikan datanya. Presentasenya itu penurunan kemiskinan saya pernah posting di Instagram, termasuk yang tercepat pengentasannya tapi tidak 0. Karena tidak 0 dikalikan terhadap populasi prosentase maka melahirkan, jadi kalau ditanya semua keburukan pasti ada. Kemiskinan ada, BAB sembarangan masih ada dan sebagainya. Upaya-upaya terus ada salah satunya keberpihakan yang dari namanya anggaran, itu sudah kita lakukan.
Jadi pengentasan kemiskinan itu kuncinya ada 3 yang sedang kita lakukan, makannya tadi salah satu kebanggan kita kalau mau fair, kan dulu kemiskinan ada di 100 desa sangat tertinggal di 2018, 2020 desa sangat tertinggal which is paling miskin sudah tidak ada karena kita gempur dengan berbagai program pengentasan kemiskinan, bahwa masih ada? Saya akui masih ada, bahwa berkurang secara fair saya kira itu juga perlu diapresiasi.
Nah, tiga strateginya itu adalah satu penciptaan lapangan kerja itulah mengapa kita jor-joran mengundang investasi agar dapat mengentaskan kemiskinan, contoh di Sukabumi Selatan, jadi kita enggak usah bicara pabrik-pabrik dulu. Di Sukabumi Selatan itu kemiskinannya itu paling buruk di Jawa Barat terus strateginya itu bukan industri tapi pariwisata, karena alamnya indah, tanahnya miring, enggak bisa dibikin juga industri.
Sebelum strategi wisata itu ibu-ibu yang TKW 80 %, susah mencari ibu-ibu, ditanya pasti lagi TKW ke Taiwan, Singapura, Timur Tengah, sekarang sudah turun 30 %. Kenapa? Sekarang ibu-ibunya bisa ngewarung home stay, bisa jualan macam-macam. Kedua menaikkan kewirausahaan, kita ini ada kredit sampai saya bikin kredit berbasis rumah ibadah, jadi cukup ke gereja, cukup ke masjid, nanti dapat kredit tanpa agunan, ketimbang ke kantor cabang bank, kalau masjid kan ada di setiap pengkolan ada di gunung di mana, nah kita siapkan akses gitu.
Ketiga, subsidi dengan sembako dengan tunai, itu menjadi realita yang masih ada. Jadi kalau diterjemahkan kemiskinan apa saja saya kira pasti ada salah satunya kita bertekad di zaman saya tidak boleh ada lagi rumah dari bilik bambu, maka setiap tahun kita anggarkan puluhan miliar sempat ratus miliar juga untuk pembangunan rumah-rumah tembok untuk mengurangi rumah-rumah kumuh.
Kemudian kita menerapkan sistem cepat tanggap kemanusiaan, namanya Jabar Quick Respond itu rata-rata untuk mengatasi kemiskinan kemanusiaan dalam waktu 24 jam, misalkan ada berita “Rumah runtuh, Pak, di kampung kami”, saya kirim. “Pak, ada yang tinggalnya di kandang hewan”, kirim. Jadi drama-drama kecil itu menyertai visi-visi besar tapi sistem ada, jadi kesimpulannya ya kemiskinan masih ada, tapi ya kemiskinan sudah berkurang, mudah-mudahan suatu hari nanti presentasenya menjadi lebih baik.
Ridwan Kamil dan putrinya, Camillia Laetitia Azzahra. (Foto: Tagar/Instagram Ridwan Kamil)
Sering dalam pembicaraan calon presiden 2024 dalam berita-berita, nama Anda termasuk yang disebut bakal punya peluang maju dalam pemilihan presiden empat tahun mendatang. Apakah Anda tertarik membaca atau mendengar berita semacam itu?
Tapi sekarang mah saya lihat saja “Pak Gub, ini hasil survei baru” oh, iya alhamdulillah. “Pak Gub turun”, iya sudah enggak masalah, “Pak Gub naik lagi” iya alhamdulillah, ya sudah gitu saja tiap dengar berita.
Dalam bursa capres, nama Anda sering diadu dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut Anda, di antara mereka, siapa rival terberat?
Terkait nama-nama memang sejak Pak Jokowi itu menjadi presiden, rute kepala daerah itu menjadi tren baru, biasanya hanya dua antara pimpinan partai atau kabinet. Dalam konteks digital revolusi seperti sekarang termasuk Tagar id dan TV ini panggung pemberitaan kan ada pada mereka yang mengelola masalah, sehingga kepala daerah tiap hari diberitakan. Saya kan tiap minggu dapat laporan “Pak tiap minggu total berita Pak RK berapa-berapa” itu kan tidak bisa dihindari karena tiap hari saya kan door stop, tolong jawab anu, isu. Akibatnya dari pemimpin daerah ini banyak mendapatkan exposure maka tidak bisa dihindari yang namanya Pak Anies Baswedan, Ganjar, saya, Bu Khofifah selalu muncul dalam pusaran pembahasan.
Tapi pengalaman saya ikut wali kota Bandung, Gubernur Jawa Barat tingginya survei pada hari ini tidak identik dengan tingginya survei nanti dalam perhelatannya. Jadi kalau sekarang tinggi, enggak usah takabur, sekarang rendah juga enggak usah minder, karena is too distance dalam pandangan saya.
Jadi saya tidak bisa bilang mana yang paling susah, nanti ngobrolnya itu mungkin kurang satu tahun baru relevan, kalau sekarang tanya rival terberat, kalau tiba-tiba Pak Ganjar saya berpasangan atau Pak Anies saya berpasangan kan pertanyaannya menjadi tidak relevan. Kecuali pilpres ini satu orang enggak ada wakilnya kan siapa tahu dalam dinamikanya yang disebut rival-rival itu malah jadi partner makanya paling pas itu membahas kalau sudah berpasangan, mungkin lebih menarik untuk dibahas daripada sekarang.
Jokowi dari Wali Kota Solo kemudian Gubernur Jakarta kemudian menjadi Presiden Indonesia. Kalau dipikir-pikir sama seperti jejak karier politik Anda, dari Wali Kota Bandung kemudian Gubernur Jawa Barat. Bagaimana kalau takdir juga akan mengantar Anda sebagai Presiden Indonesia?
Yang pertama, saya belajar sebagai pemimpin bahwa yang pertama stres itu datang kalau kita punya ambisi melebihi apa yang kita miliki, kira-kira begitu, oleh karena itu saya tidak pernah memikirkan terlalu jauh yang namanya pilpres karena pasti memberi dampak pada psikologis juga, saya mensyukuri nikmat Tuhan. Sampai saat ini saya enggak pernah bermimpi juga jadi gubernur, tapi Allah takdirkan, saya jalani sebaik-baiknya.
Kemudian dalam kepemimpinan itu masyarakat ada yang mengkritisi, namun ada juga yang mengapresiasi, yang mengkritisi banyak dan yang mengapresiasi ada yang bikin lagu khusus buat saya “Pak Gub semangat” saya lupa lagunya, dia menyanyi khusus buat saya. Ada yang bikin puisi anak kecil “Pak Gub terima kasih, covid, tetap semangat” jadi terharu lah.
Ada juga yang mengapresiasinya dalam bentuk elektoral, kan saya enggak pernah seting menyeting bahwa nama saya dimasukkan ke survei pilpres sementara kecenderungannya ada di 4 besar sempat 3 besar sempat 5 besar, saya enggak tahu, karena surveinya beda-beda. Itu saya ambil hikmahnya saja bahwa itu apresiasi dari masyarakat terhadap kepemimpinan masing-masing.
Kedua kita juga mendapati, pilpres terlalu kompleks untuk dihitung jauh-jauh hari. Contoh, siapa yang menyangka kiai Ma'ruf Amin menjadi wapres, apakah beliau branding empat tahun, tiga tahun, dua tahun sebelumnya, kan tidak ada. Tahu-tahu satu minggu terakhir namanya muncul, takdir Tuhan datang, beliau jadi wapres. Bapak Sandi Uno enggak pernah diperhitungkan, tahu-tahu bergabung dengan Pak Prabowo.
Urusan Pilpres tidak akan dipikirkan secara khusus, saya bilang kalau pintunya terbuka ya saya bismillah saja, tapi kalau pintunya tidak terbuka saya tidak akan kecewa karena itu terlalu jauh dari jangkauan saya.
Ridwan Kamil dan putra adopsi yang masih bayi, Arkana Aidan Misbach. (Foto: Tagar/Instagram Ridwan Kamil)
Setelah Jokowi, menurut Anda, siapa orang yang tepat menjadi Presiden Indonesia?
Mungkin mohon izin saya enggak bisa menyebut nama tapi saya bisa menyebut kriteria, ideal itu dia memiliki pengalaman dalam mengurusi rakyat. Karena kalau tidak ada pengalaman menurut saya mengurusi 250 juta dengan segala dinamika tanpa pengalaman itu sangat-sangat riskan. Jadi saya berharap yang cocok menurut saya adalah, contohnya lagi nih, pengalaman enggak dengan parlemen? Ada pengalaman, pengalaman enggak mengurus demo? Kasarnya gitu ya, pengalaman, pengalaman enggak dinamika dengan isu-isu internasional? Pengalaman, nah kemultidimensian harus dimiliki itu poin saya tapi kalau tidak ada multi dimensi nanti salah ambil keputusan. Saya tetap berharap mungkin sosok kepala daerah, saya kira masih relevan menggantikan Pak Jokowi, siapa pun itu.
Ridwan Kamil. (Foto: Tagar/Instagram Ridwan Kamil)
Profil Ridwan Kamil
Mochammmad Ridwan Kamil yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat, lahir di Bandung, 4 Oktober 1971. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini merupakan putra dari pasangan Dr. Atje Misbach, S.H dan Dra. Tjutju Sukaesih. Anak kedua dari lima bersaudara ini sejak kecil sudah dikenal sebagai pribadi yang cerdas, aktif, dan pekerja keras. Sejak kecil ia sudah menghasilkan uang sendiri dengan berjualan es mambo.
Kang Emil mendapatkan gelar S2 dari University of California, Berkeley, Amerika serikat lewat jalur beasiswa. Pada tahun 2004 ia mendirikan Urbane bersama teman-temannya, Urbane merupakan perusahaan di bidang jasa konsultan perencanaan, arsitek, dan desain. Namanya terkenal karena karya arsitekturnya yang penuh kreasi dan juga mendapatkan penghargaan dari desainnya. Lalu, dia melanjutkan karier sebagai dosen di ITB. Kemudian pada 2013 ia terpilih menjadi Wali Kota Bandung. Berikutnya ia terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, mulai menjabat pada 5 September 2018 hingga sekarang. []
*Transkrip wawancara oleh Nurmania Anggraini
Simak perbincangan Tagar dengan Ridwan Kamil selengkapnya dalam video berikut ini.
