Gowa - Warga sekitar melayangkan protes terkait rencana pembebasan lahan pembangunan bendungan Jenelata di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan lantaran sejumlah warga pemilik lahan tidak dilibatkan dalam sosialisasi pengadaan tanah Bendungan Jenelata.
Kami sama sekali tidak tahu menahu jika akan ada pihak BPN Gowa yang melakukan pengukuran.
Mereka menyayangkan pemerintah Desa Tanakaraeng. Aksi protes pun dilakukan saat pihak BPN Gowa turun melakukan pengukuran lahan pengadaan Bendungan Jenelata, Kamis 2 Juli 2020. Warga mengaku tidak mendapat informasi dari pihak pemerintah desa terkait akan adanya proses pengukuran tersebut.
"Kami sama sekali tidak tahu menahu jika akan ada pihak BPN Gowa yang melakukan pengukuran," kata salah seorang warga, Darwis Daeng Ngoyo.
Dia menegaskan tidak ada niat menjadi provokator. Dia pun mengaku tidak akan menghalang-halangi pengukuran lahan yang dilakukan BPN Gowa. Yang mereka sayangkan lantaran pihak kepala desa tidak menyampaikan secara merata kepada warga.
"Yang kami pertanyakan itu kenapa Pemerintah Desa Tanakaraeng tidak menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada warga kalau akan ada pengukuran. Ini kan tiba-tiba. Makanya kami kaget," ujarnya.
Bahkan kata Darwis, saat proses pertemuan dengan pihak BPN Gowa dan Pemerintah Desa Tanakaraeng, Kepala Desa Tanakaraeng mengaku bahwa pada saat sosialisasi pengadaan Tanah Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa di Dusun Manyampa, Rabu 1 Juli 2020 lalu memang tidak melibatkan warga.
"Ini kan aneh. Kenapa warga tidak dilibatkan. Sementara yang akan merasakan dampak bendungan ini adalah warga sendiri," katanya.
Ditegaskan Darwis, jika ingin pembebasan lahan berjalan dengan baik, sebaiknya pemerintah desa bisa transparan. Sebab, jika ada persoalan dikemudian hari, yang merasakan dampaknya adalah warga sendiri.
Meskipun sempat melakukan protes, namun proses pengukuran lahan Bendungan Jenelata di Dusun Manyampa tetap berlangsung.
Menanggapi adanya protes warga tersebut, Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni mengatakan, seharusnya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menyampaikan ke semua warga yang punya tanah yang dibebaskan.
"Atau mungkin waktu disampaikan ada warga yang tidak berada ditempat," kata Karaeng Kio sapaan akrab Wabup Gowa. []
