Warga Amerika Terpecah dalam Isu Ras dan Seksualitas di Sekolah

Secara keseluruhan, warga AS sedikit condong ke arah memperluas –bukannya mengurangi– diskusi tentang rasisme dan seksualitas
Para siswa duduk di dalam kelas setelah program belajar tatap muka kembali diberlakukan di San Antonio. Texas, AS, 11 Januari 2022 (Foto: voaindonesia.com - Reuters/Kaylee Greenlee Beal)

TAGAR.id, Jakarta – Warga Amerika Serikat (AS) terpecah tajam soal seberapa banyak informasi yang harus diajarkan kepada anak-anak di sekolah –dari taman kanak-kanak (TK) hingga kelas 12 (SD-SMP)– tentang isu rasisme dan seksualitas. Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis, ketika anggota Partai Republik di seluruh Amerika berupaya menjadikan topik keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah sebagai tema kampanye utama pada tahun pemilu ini.

Secara keseluruhan, warga AS sedikit condong ke arah memperluas –bukannya mengurangi– diskusi tentang rasisme dan seksualitas. Tetapi sekitar empat dari 10 warga yang disurvei mengatakan pendekatan saat ini sudah benar, dan persentase yang sama tampak sesuai garis partai.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh University of Chicago Harris School of Public Policy bersama Associated Press-NORC Centre for Public Affairs Research itu menunjukkan perbedaan mencolok antara Partai Republik dan Partai Demokrat, yang ingin sekolah melakukan penyesuaian.

Sekitar empat dari 10 anggota Partai Republik mengatakan guru di sekolah negeri lokal terlalu banyak membahas isu seksualitas, sementara hanya sekitar satu dari 10 orang yang mengatakan terlalu sedikit.

Hasil sebaliknya muncul di kalangan anggota dan simpatisan Partai Demokrat.

Temuan itu mencerminkan perdebatan nasional yang dipolitisasi secara tajam dan telah menyita perhatian dewan sekolah di tingkat lokal, dan kini meningkat hingga ke ibu kota negara bagian.

Jajak pendapat itu menunjukkan 50% warga Amerika berpendapat orang tua memiliki pengaruh yang terlalu kecil pada kurikulum sekolah, sementara 20% mengatakan pengaruh mereka terlalu besar, dan 27% lainnya mengatakan pengaruh mereka sudah cukup. Sekitar separuh mengatakan guru juga hanya memiliki sedikit pengaruh.

Gubernur Florida, salah satu negara bagian di AS, Ron DeSantis, pada bulan Maret 2022 lalu juga telah menandatangani undang-undang yang melarang pedoman orientasi seksual dan identitas gender di tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga kelas tiga sekolah dasar (SD). Mereka yang menentang aturan itu, termasuk Gedung Putih, menyebutnya sebagai undang-undang “Don't Say Gay.”

Jajak pendapat itu menunjukkan warga Amerika lebih cenderung mengatakan bahwa fokus pada isu seks dan seksualitas di sekolah lokal terlalu sedikit, alih-alih terlalu banyak, yaitu 31% berbanding 23%. Akan tetapi, sebanyak 40% responden mengatakan fokus yang ada sudah mencukupi. Jajak pendapat itu tidak menanyakan secara spesifik tentang tingkatan kelas.

Dalam pemilihan gubernur di negara bagian Virginia tahun lalu, calon Partai Republik, Glenn Youngkin, memenangkan pertarungan setelah mengampanyekan peningkatan keterlibatan orang tua di sekolah dan melarang pengajaran tentang “race theory”, alias kerangka berpikir akademis tentang rasisme sistemik yang telah menjadi istilah umum ketika mengajarkan isu ras dalam sejarah Amerika.

Pesaing Youngkin, calon dari Partai Demokrat, Terry McAuliffe, dalam salah satu sesi debat mengatakan bahwa orang tua seharusnya tidak mengatur sekolah tentang apa yang seharusnya diajarkan dan apa yang tidak (em/rd)/Associated Press/voaindonesia.com. []

Dampak Negatif Keseharian Remaja AS Akibat Bullying di Sekolah

Joe Biden Hadapi Isu-isu Kontroversial di Amerika Serikat

Sebut Holocaust Bukan Soal Ras TV ABC Skors Whoopi Goldberg

8 Film Fenomenal yang Mengangkat Isu Rasialisme

Berita terkait
8 Film Fenomenal yang Mengangkat Isu Rasialisme
Berikut delapan (8) film fenomenal yang mengakat tema rasialisme, baik sebagai tema utama maupun tambahan di Hollywood seperti George Floyd.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.