Jakarta, (Tagar 17/5/2018) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, terorisme ternyata tidak hanya terkait masalah ekonomi, tetapi juga terkait adanya doktrin-doktrin yang salah.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat bertemu dengan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
“Terorisme tidak hanya terkait ekonomi saja karena peristiwa yang terjadi di Surabaya, pelaku ternyata memiliki ekonomi yang mapan. Bisa dilihat bahwa ini sebenarnya karena ada doktrin-doktrin yang salah dan harus diluruskan,” kata Jusuf Kalla.
Wapres menyebutkan, adanya anak umur 9 tahun yang ikut menjadi pelaku bom patut disesalkan. “Ini sangat kita sesalkan, dan mungkin ini yang pertama kali di dunia. Doktrin radikalisme dan terorisme sudah menjangkiti usia anak-anak,” ujarnya.
Menurut Wapres, persoalan usia anak-anak terjangkiti radikalisme bukan hanya karena akibat pengaruh internal, tetapi ada juga pengaruh eksternal. Hal ini menyebabkan adanya negara-negara yang terancam sebagai negara gagal seperti Afganistan, Suriah, dan lain-lain.
“Mereka mengalami peperangan, di mana negara-negara besar seperti AS dan Rusia juga turut di dalamnya. Kemudian ada orang-orang Indonesia yang datang ke sana ataupun melihat kondisi ini dari Indonesia. Mereka marah dan kemudian kembali ke Indonesia, mereka melampiaskannya dengan melakukan tindakan terorisme,” papar dia.
Jusuf Kalla menyatakan, perlu ada pendekatan-pendekatan dengan berbagai cara. “Selain secara internal di negara kita, pemerintah Indonesia juga berupaya membantu persoalan Afganistan. Beberapa waktu lalu pemerintah datang ke Afganistan,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Jusuf Kalla, GMKI menyampaikan bahwa lembaga negara, baik pemerintah pusat dan daerah, dan lembaga non negara seperti lembaga agama, lembaga perguruan tinggi, ormas, partai politik, organisasi kemahasiswaan, dan lainnya harus menjamin dan memastikan tidak ada satu pun anggota atau pengurusnya yang berpaham radikal ataupun mengeluarkan doktrin dan ujaran kebencian.
“Para pimpinan lembaga tersebut harus bertindak tegas, jangan sampai ada warga lembaganya yang ternyata merupakan simpatisan kelompok radikal,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. (yps)
