Wamenkeu: RI Berkomitmen Menuju Ekonomi Rendah Karbon

Indonesia telah melakukan pendanaan anggaran iklim selama 5 tahun terakhir dengan belanja negara mencapai 4,1 5 dari APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: Tagar/Kemenkeu)

Jakarta - Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai negara yang tahan iklim menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia telah melakukan upaya yang kuat untuk transisi ke ekonomi rendah karbon.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Virtual, acara International Climate Change Conference, bertema A Just and Affordable Transition toward Net Zero, Sabtu, 24 Juli 2021.

Menurutnya, hal tersebut diyakini karena implementasi pemulihan hijau dapat menjadi pendorong transformasi ekonomi dunia.

"Pada tahun 2016, kami menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) pertama kami ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dengan target pengurangan emisi 29 persen tanpa dukungan internasional dan 41 persen dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan business-as-usual baseline di tahun 2030," katanya.

Diketahui isu perubahan iklim telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan Pemerintah menetapkan Rencana Aksi nasional berupa mitigasi maupun adaptasi. 

“Dalam waktu dekat, kami akan menggunakan fase pemulihan ini pasca pandemi Covid-19 untuk mengejar agenda iklim dan keberlanjutan kami,” katanya.

Di informasikan bahwa agenda reformasi dalam kebijakan fiskal sudah dimulai secara intensif di tahun 2016. Indonesia telah melakukan pendanaan anggaran iklim selama 5 tahun terakhir, belanja negara untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 % dari APBN.


Dalam waktu dekat, kami akan menggunakan fase pemulihan ini pasca pandemi Covid-19 untuk mengejar agenda iklim dan keberlanjutan kami.


Sehingga untuk menarik pendanaan dari sektor swasta, Pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas PPN untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, serta insentif pajak untuk mobil listrik. Bahkan pemerintah Indonesia menyusun mekanisme nilai ekonomi (carbon pricing) dan pajak karbon.

Sedangkan pembiayaan APBN, pemerintah menerbitkan green sukuk sejak 2018 yang digunakan membiayai transportasi berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan limbah, akses energi sumber terbarukan, dan efisiensi energi.[]

Baca Juga: UEA Minta Dukungan Indonesia untuk Jadi Tuan Rumah Konferensi Perubahan Iklim 2023

Berita terkait
Dampak yang Dahsyat Bagi Manusia Akibat Perubahan Iklim
Perubahan iklim akan membawa efek yang sangat dahsyat terhadap manusia sebagai penghuni di Bumi
Amerika Desak Kerja Sama Global Untuk Perubahan Iklim
John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS, untuk urusan iklim mendesak kerja sama antara AS dan China, serta negara-negara lain dalam perubahan iklim
Hadapi Perubahan Iklim, Luhut Bahas Kerjasama dengan AS
Menko Luhut dan Utusan Amerika Serikat John Kerry, membahas kerja sama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.
0
Parlemen Eropa Kabulkan Status Kandidat Anggota UE kepada Ukraina
Dalam pemungutan suara Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina