Walikota Jayapura Dukung Pemekaran Papua Demi Pemerataan Kesejahteraan

Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano.
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano. (Foto: Tagar/Pemerintah Kota Jayapura)

TAGAR.id, Jayapura - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Benhur menilai, pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh, sehingga DOB harus segera diwujudkan.

“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura.

Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua dikatakan Benhur, diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan dan kesehatannya serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.

"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibu kota provinsi di Papua," tambah Benhur.

Lebih lanjut diharapkan dia, dengan berbagai tujuan tersebut, rencana DOB bisa terwujud dengan segera dilakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.


Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.


Lihat juga: Bupati Merauke Mendorong Penuh Percepatan Pemekaran Papua Selatan


Benhur menambahkan, Jayapura sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua yang dipimpinnya, memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibukota provinsi.

"Pemberian dana Otonomi Khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur.

Sementara itu, lanjut dia, terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti kita. Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera.

"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," tandas Benhur. []


Lihat juga 





Berita terkait
Mahfud MD Klaim Mayoritas Masyarakat Sepakat Pemekaran, Filep Usulkan Referendum
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan menyimpulkan 82% orang Papua menyetujui pemekaran.
Tanggapi Isu Pemekaran Jatim, LaNyalla: Harus Melalui Prosedur dan Kajian Matang
Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadirkan daerah otonomi baru (DOB) harus melalui prosedur serta kajian matang.
Pasal 76 UU Otsus Papua, Pemekaran Wilayah Makin Mudah
Poin soal pemekaran wilayah di Papua ini tertuang dalam Pasal 76. Dalam UU Otsus Papua Tahun 2001, pasal ini hanya terdiri satu ayat saja.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.