Wali Kota Blitar Absen Apel di Balkot, Ikut Terciduk KPK?

Wali Kota Blitar absen apel di Balkot, ikut terciduk KPK? "Tadi pagi saya menghadiri apel, tidak ada sosok Pak Wali Kota. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan OTT KPK," tutur Adewira.
Penyidik KPK bergegas seusai melakukan penggeledahan serta menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar di Kantor Pemkot Blitar, Blitar, Jawa Timur, Kamis (7/6/2018). Pasca penggeledahan selama 10 menit, penyidik KPK menyegel ruang kerja yang berada di lantai dua kantor Sekretariat Pemkot Blitar tersebut. (Foto: Ant/Irfan Anshori)

Jakarta, (Tagar 7/6/2018) - Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar menyebut tidak nampak sosok Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar pada apel kesiapan Linmas menjelang gelaran Pilkada Jatim yang digelar di Balai Kota (Balkot) Blitar, Kamis (7/6), apel tersebut, justru dipimpin oleh Wakil Wali Kota Blitar Susanto.

Kendati demikian Adewira mengaku tidak mengetahui perihal desas-desus yang menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (6/6), di Provinsi Jawa Timur (Jatim) tersebut turut mencokok Wali Kota Blitar.

"Iya di apel tadi pagi memang saya menghadirinya juga. Tidak ada sosok Pak Wali Kota. Tapi saya benar tidak tahu apakah ada kaitannya dengan ini (OTT KPK di Jatim)," tutur Adewira saat dihubungi, Kamis (7/6).

Diketahui, tim satuan tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan OTT di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah, menurutnya, OTT dilakukan di dua lokasi terpisah. Diduga dua daerah tersebut yakni Blitar dan Tulungagung.

"Kami konfirmasi dulu memang ada kegiatan tim penindakan di Jatim. Jadi kita pastikan itu benar dari KPK yang ditugaskan di dua daerah ya," ungkap Febri saat dikonfirmasi di gedung KPK, Kamis (7/6) dini hari.

Dalam operasi senyap kali ini, Febri menyebut, tim satgas KPK berhasil mengamankan lima orang dari beberapa unsur salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) bersama beberapa orang lainnya.

Kendati demikian, lanjut Febri, belum ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan tangkap tangan ini.

"Terakhir tadi sekitar lima orang diamankan. Lima orang ini unsurnya dari Kepala Dinas. Belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi lima orang itu masih dengan unsur Kepala Dinas PU dan juga pihak swasta," papar Febri.

Lebih lanjut, Febri mengatakan, tim satgas KPK turut mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan suap terkait proyek infrastruktur. Uang itu terdiri dari pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dengan jumlah sekitar Rp 2 miliar.

"Dugaannya terkait dengan beberapa proyek jalan. Jadi ada sekitar lebih dari lima proyek jalan karena uang yang kita amankan signifikan ya, cukup banyak. Sekitar lebih dari Rp 2 miliar yang kita amankan di lokasi. Jadi tentu kita tentu perlu dalami lebih lanjut banyak infomasi yang lain," jelasnya.

Saat ini kelima orang yang diamankan tersebut tengah dilakukan pemeriksaan awal, namun belum diketahui pasti kapan mereka akan dibawa ke gedung lembaga antirasuah di Jakarta.

Sesuai KUHAP, lembaga antirasuah ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang diamankan tersebut yang kemudian akan disampaikan dalam konferensi pers. (sas)

Berita terkait
0
Kesengsaraan dalam Kehidupan Pekerja Migran di Arab Saudi
Puluhan ribu migran Ethiopia proses dideportasi dari Arab Saudi, mereka cerita tentang penahanan berbulan-bulan dalam kondisi menyedihkan