Jakarta - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup. Penutupan Rakerda tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra. Rakerda ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutan penutupan tersebut, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur diberikan kesempatan menutup Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun ini. Baginya bertemu jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara merupakan pengalaman berharga.
"Awal jadi wakil menteri, saya tidak bisa tidur. Saya tidak banyak mengetahui apa itu Kementerian ATR/BPN, apa yang mereka kerjakan. Saya juga sudah meminta ekspose dengan internal Kementerian ATR/BPN, sama saja, saya belum tahu persis tentang kementerian ini," kata Surya Tjandra.
"Hingga pada Bulan November 2019, saya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN. Disana saya berkenalan dengan para Kakanwil BPN Provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Indonesia. Mulai dari situ saya berdiskusi, menjalin komunikasi hingga akhirnya tahu apa saja yang harus kita lakukan kedepan. Yang jelas, Rakerda kali ini, saya dapat banyak pengalaman mengenai pertanahan di Sulawesi Tenggara," sambung Wamen ATR/Waka BPN.
Kementerian ATR/BPN berfokus pada pendaftaran tanah, pelaksanaan Reforma Agraria, memberikan layanan pertanahan terbaik, penanganan sengketa dan konflik pertanahan serta memberantas mafia tanah. Bagi Wamen ATR/Waka BPN, apa yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah bentuk rekaman peradaban.
"Apa yang kita kerjakan akan terus ada. Sertipikat tanah yang Bapak/Ibu hasilkan itu akan selalu dikenang oleh masyarakat, anak cucu mereka. Turun temurun," katanya.
Kesan lain dari Rakerda ini, bagi Surya Tjandra adalah banyak melahirkan ide-ide baru ke depan. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, saat Rakerda kemarin, mendorong ia untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat dan Pemerintah Kepulauan.
"Dalam kongres nanti, akan diundang 9 provinsi, yang ada pulaunya. Sulawesi Tenggara akan menjadi tuan rumah. Pemda maupun Kanwil BPN Provinsi dari 9 provinsi tadi akan kita undang plus kantah yang mengurusi pertanahan di pulau-pulau tersebut. Pesertanya nanti masyarakat adat. Kongres nanti akan membicarakan masalah-masalah masyarakat adat di kepulauan atau yang hidup di pulau-pulau serta mencari solusinya," kata dia.
Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo mengatakan bahwa ia mengapresiasi kerja keras jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan sertipikasi tanah-tanah PT PLN, yang disupervisi oleh KPK.
"Rakerda kali ini juga beda dari tahun-tahun sebelumnya karena dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Wamen ATR/Waka BPN," katanya. []
Baca juga:
- Rakor Nasional Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN
- Kementerian ATR/BPN Resmikan Patrol Taru di Badung
- Kementerian ATR/BPN Beri Perhatian Khusus Masalah Tata Ruang
