Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan Permohonan Judicial Review terhadap AD dan ART Partai Demokrat hasil konggres 2020 menjadi teror di siang hari bolong juga untuk partai politik lainnya. Menurutnya, dengan narasi terobosan hukum namun di balik itu sebagai upaya teror dengan menggunakan hukum sebagai alatnya.
"Bayangkan, 4 orang eks ketua DPC yng ikut hadirri konggres PD V tahun 2020 yang lalu tiba-tiba sekarang tampil menjadi Pemohon JR di MA dengan tuntutan tunggal: perintahkan Menkumham cabut pengesahan AD dan ART PD tahun 2020," kata Benny, Selasa, 28 September 2021.
Benny menjelaskan, jika permohonan tersebut dikabulkan MA, kata dia jelas melabrak aturan hukum yang selama ini berlaku lantaran menyamaka AD dan ART Parpol dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 thun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;.
"Perma No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil dgn tegas menyatakan, yang menjadi Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Parpol dalam sistem ketatanegaraan kita jelas terang benderang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara," katanya.
"Sesuai dengan Pasal 24A UUD NRI 1945, UU MA, dan Perma No.01/2011, MA hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU yang bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya lebih tinggi. AD dan ART Parpol tidak tergolong dalam jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek pengujian di MA," sambungnya.
Bayangkan, 4 orang eks ketua DPC yng ikut hadirri konggres PD V tahun 2020 yang lalu tiba-tiba sekarang tampil menjadi Pemohon JR di MA dengan tuntutan tunggal: perintahkan Menkumham cabut pengesahan AD dan ART PD tahun 2020.
Ditegaskan Benny, apabila ada anggota Parpol atau pengurus Parpol yang dirugikan akibat berlakunya AD dan ART parpol yang diputuskan dalam Konggres atau Muktamar sebagai forum pengambilan keutusan tertinggi, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai atau menggugat Menkumham ke pengadilan TUN karena telah mengesahkan AD dan ART yang dihasilkan dalam Konggres Partai.
"Tidak ada dasar legal bagi yg bersangkutan utk mengajukan poermohonan judicial review ke MA apalagi kalo yg bersangkutan ikut dalam Konggres partai yg telah menyetujui perubahan AD dan ART tersebut. Pihak yg kalah voting dalam pengambilan keputusan termasuk keutusan ttg perubahan AD dan ART partai di Konggres tdak punya legal standing apapun utk menjadi pemohon dalam menguji AD dan ART tersebut dgn UU Parpol ke MA," katanya.
Pengujian AD dan ART Partai Demokrat yang diajukan eks 4 ketua DPC PD, lanjut Benny, jika diterima MA tentu akan menjadi preseden buruk untuk kehidupan kepartaian di Tanah Air. Menurutnya, hal ini bukan hanya menerobos jalan baru untuk intervensi kekuasaan dalam urusan internal parpol melainkan akan mengganggu otonomi parpol unutk mengurus dirinya sendiri. Semua Parpol, kata dia, akan dipaksa merombak aturan internalnya jika permohonan JR terhadap AD dn ART PD tahun 2020 dikabullan MA.
"Saya tetap menaruh kepercayaan penuh kepada MA untuk tetap menjaga independensinya dengan berani menolak segala upaya intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak eksternal yang akan mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan. Politik boleh runtuh, ekonomi bisa saja morat marit, tapi keadilan di negeri ini harus tetap tegak berdiri di pundak MA. Semoga," ujarnya.[]
Baca Juga:
- Demokrat: Dalil-Dalil Gugatan Moeldoko Tidak Memenuhi Syarat
- Demokrat : Pro Moeldoko Cari Pembenaran ke Mahkamah Agung
- Fernando Emas : Judicial Review AD/RT Demokrat Sangat Tepat
- Respons Kader Demokrat Soal Kuasa Hukum Moeldoko Memilih Netral
