Medan - Menyoal ketegangan antara Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing dan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu dinilai dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bangkit dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Hatta Ridho mengatakan, masa sulit karena pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat menurun, tentunya perlu mendapat dorongan semangat untuk bangkit dari pimpinannya.
"Dalam situasi seperti sekarang ini, rakyat perlu mendapat dorongan semangat dan spirit dari pemimpinnya untuk dapat bangkit dari keterpurukan," tutur Hatta Ridho menjawab Tagar, Senin, 13 Juli 2020.
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU ini, yang perlu dimiliki oleh setiap pejabat politik adalah rasa kebersamaan dalam mengemban tugas.
Memiliki respek kepada publik dengan tidak mempertontonkan perpecahan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara pribadi maupun kedinasan dalam konteks koordinasi pembagian tugas antara bupati dengan wakil bupati.
"Bila merit sistem diterapkan dalam rekrutmen pejabat eselon dua, tidak ada alasan bagi pinpinan daerah tersebut untuk memberi kesan berseteru kepada publik, sehingga mengundang interpretasi beragam," katanya.
Menyikapi ketegangan yang terjadi di antara dua orang pimpinan tinggi di Kabupaten Dairi, Hatta menyatakan hanya bupati dan wakilnya yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dan penyebabnya secara pasti.
"Kurang pas juga kalau kita menebak-nebak apa yang menjadi penyebab pasti ketegangan di antara keduanya. Dan itu hanya bisa diselesaikan oleh keduanya dengan komunikasi dan koordinasi yang intens," ujarnya.
Bila hal itu dibiarkan berlarut-larut, kata Ridho, tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat.
"Bupati dan wakil bupati tentu memiliki pendukung masing-masing di tengah masyarakat karena keduanya memang dipilih oleh masyarakat. Bila ketegangan di antara keduanya dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan terjadinya kubu-kubuan di tengah masyarakat," jelasnya.
Kalau terus berkembang interpretasi dan spekulasi di masyarakat, dan tidak sesegera mungkin diselesaikan, tambah Ridho, bisa saja terjadi fragmentasi.
"Ya itu tadi, kalau terus berkembang interpretasi dan spekulasi di masyarakat, dan tidak sesegera mungkin diselesaikan, ya bisa saja terjadi fragmentasi. Makanya, kesampingkan dulu aspek tarik-menarik kepentingan politik (jika ada), tampilkan komunikasi politik yang harmonis dan sejuk kepada publik," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, acara pelantikan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, diprotes Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing pada Selasa, 7 Juli 2020. Acara pelantikan di gedung Balai Budaya sempat dia hentikan.
Awalnya acara berjalan normal. Tampak duduk di kursi depan, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dairi dan Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang.
Tolonglah pak bupati. Koordinasi yang baiklah kita
Usai menyanyikan lagu kebangsaan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Horas P Pardede, membacakan Surat Keputusan Bupati Dairi. Masih membacakan empat nama kepala dinas, tiba-tiba muncul Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing di lokasi.
Jimmy tampak memberi isyarat lewat tangan kepada Horas Pardede untuk menghentikan pembacaan nama kepala dinas yang akan dilantik hari itu. Jimmy lalu naik ke podium. Melalui pengeras suara ia bertanya, ”acara apa ini?” katanya. Dari belakangnya, tampak sekda menjawab.
Jimmy pun melanjutkan. “Sayang sekali ya, buat kita semua. Kok nggak ada koordinasi. Kepala BKPSDM mana?” tanya Jimmy tegas. Kepala BKPSDM Horas P Pardede pun langsung berdiri.
“Ada sama saya ngak, hasil lelang jabatan eselon dua ini? Ada ditembuskan ngak ke saya? Undangan pelantikan ada ngak ditembuskan sama saya? Mana tembusannya? Hasil pengumuman eselon dua, tiga besarnya ada ditembuskan ke saya? Tahu ngak tupoksi saya sebagai wakil bupati apa? Amanah undang-undang. Wasbin, pengawasan pembinaan. Mohon maaf ya unsur Forkopimda, saya mengganggu,” kata Jimmy.
Jimmy lalu mengarahkan pernyataannya kepada Bupati Dairi yang tampak diam di kursinya. “Tolonglah pak bupati. Koordinasi yang baiklah kita. Kalau mau seperti ini, apa yang mau kita bina. Boleh harmoni keberagaman kalau di dalam internal saja ngak ada harmoni. Jangan seperti inilah. Saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Undang-undang itu mengatakan, bupati dan wakil bupati, itu sama-sama dipilih oleh masyarakat,” katanya.
“Gimana mau mewujudkan visi dan misi, kalau koordinasi saja kita nggak bagus. Ini sudah diumumkan hasil lelang jabatan eselon dua, masa tidak ada tembusan sama sekali sama saya. Jengkol saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Koordinasilah kita yang baik pak bupati. Jangan seperti ini,” katanya.
“Silakanlah, lanjutkan,” kata Jimmy, sembari turun dari podium. Bupati Dairi tampak hanya diam saja. Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani pun berusaha menghentikan Jimmy. “Pak wakil, silakan duduk pak wakil,” katanya. Namun Jimmy tetap melanjutkan langkahnya meninggalkan lokasi.
Acara pun dilanjutkan. Awak media yang akan kembali ke dalam ruangan, tidak dizinkan petugas Satpol PP. Sebelumnya, juga telah terjadi cekcok antara awak media dengan petugas Satpol PP, karena dari awal acara juga sudah dicegah memasuki lokasi. Acara juga tampak dijaga ketat petugas keamanan.
Sebagaimana diberitakan Tagar sebelumnya, 14 jabatan kepala dinas di Kabupaten Dairi, dijabat pelaksana tugas selama enam bulan lebih.
Ke-14 jabatan itu adalah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kemudian, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Disusul kemudian, Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kaban Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah serta Kaban Keuangan dan Aset Daerah. []
