Gunungkidul - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul, Profesor Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto mengkampanyekan pemberian dana Rp 50 juta tiap padukuhan per tahun melalui Penguatan Alokasi Dana Desa (ADD). Program unggulan pasangan calon yang diusung koalisi PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat ini viral dibahas di media sosial akhir-akhir ini.
Beberapa pihak meributkan mekanisme dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program tersebut. Menjawab keraguan yang beredar viral di media sosial, Profesor Sutrisna menegaskan bahwa program tersebut sangatlah realistis.
Baca Juga:
Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta ini sudah menghitung matang-matang bahwa alokasi dana yang dibutuhkan hanya berjumlah Rp 72 miliar. Jauh lebih kecil dibanding APBD dan PAD Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah nyaris Rp 2 triliun setiap tahunnya.
"Kami sudah hitung dan program ini sangat realistis. Dengan 1.428 dusun yang ada di Gunungkidul, dana yang dibutuhkan sejumlah 72 miliar rupiah. Sangat kecil dibanding APBD dan PAD Gunungkidul dan manfaatnya akan luar biasa," ungkap Profesor Sutrisna dalam Temu Pemuda Tangguh di Omah Kayu Wonosari yang dihadiri milenial simpatisan Kadhung Trisna se-Gunungkidul, Sabtu, 28 November 2020 malam.
Menurut dia, program dana padukuhan ini tidak akan mengubah alokasi dana desa yang selama ini sudah diterima masing-masing kalurahan. Bedanya, pasangan Kadhung Trisna akan melakukan penguatan ADD, di mana akan menambahkan Rp 50 juta tiap padukuhan per tahun.
Kami sudah hitung dan program ini sangat realistis. Dengan 1.428 dusun yang ada di Gunungkidul, dana yang dibutuhkan sejumlah 72 miliar rupiah. Sangat kecil dibanding APBD dan PAD Gunungkidul dan manfaatnya akan luar biasa.
"Dana Desa itu bersumber dari APBN dan APBD. Dari APBN tentu sudah punya aturan, tinggal dijalankan. Dari APBD dimungkinkan ditambah sesuai kemampuan daerah dan ini cukup melalui peraturan bupati," kata Sutrisna.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, perencanaan untuk penggunaan dana padukuhan ini nantinya akan dilakukan oleh masyarakat dukuh sendiri melalui musyawarah perencanaan pembangunan padukuhan. Musyawarah tersebut serupa dengan apa yang selama ini telah berlangsung di tingkat kalurahan, kapanewon, dan kabupaten.
Baca Juga:
Melalui musyawarah, filosofi yang hendak dibangun Calon Bupati Gunungkidul Nomor Urut 1 ini adalah pembangunan yang partisipatif. Selama ini, pembangunan kerap bersifat top down. "Kita akan ubah, lebih menekankan partipatif, sehingga ekonomi warga bisa bergerak secara cepat," ujarnya.
Harapannya, program akan difokuskan dalam pengembangan non-fisik, mwskipun fisik tetap memungkinkan. Misalnya inkubator bisnis, pengembangan UMKM, maupun membangun industri skala mikro unggulan di masing-masing padukuhan. "Karena kalau proyek fisik, bisa dilakukan oleh Desa maupun melalui insiatif menggunakan pendanaan di luar APBD. Saya juga memiliki program prioritas ini, mencari pendanaan via BUMN, swasta, dan internasional," ungkapnya.[]
