UNTUK INDONESIA

Jakarta - Dua stasiun televisi swasta, yaitu RCTI dan iNews, mengajukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi, meminta live streaming di media sosial harus memiliki izin. Banyak pihak menilai, gugatan tersebut bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan mengancam keberadaan para YouTuber maupun Vlogger. 

Bahkan, sudah ada ribuan orang yang menandatangani petisi menolak gugatan RCTI dan iNews. Di sisi lain, Corporate Legal Director MNC Group, Christophorus Taufik mengatakan, pihaknya mempersoalkan izin korporasi, bukan content creator, dan mereka sama sekali tidak berniat untuk mempersulit content creator. Bahkan, Christophorus mengatakan, gugatan RCTI justru untuk melindungi content creator dari ancaman Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika nantinya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau nantinya ada kesalahan pada suatu konten internet, maka perusahaan penyiarannya yang akan kena tegur, bukan content creatornya.  

Menanggapi hal itu, dalam wawancara zoom hari Kamis, 3 September 2020 bersama Cory Olivia dari Tagar TV, Content Creator Digital Eko Kuntadhi mengatakan, hal itu sangat tidak masuk akal. Menurutnya, RCTI dan iNews tidak memperhitungkan hal ini dengan cermat, karena awalnya ingin menyerang layanan over the top seperti Netflix, sekarang malah jadi berhadapan dengan publik yang notabene adalah penonton RCTI dan iNews sendiri. Eko menyarankan agar stasiun televisi bisa lebih kreatif dalam menciptakan konten, ketimbang melakukan langkah konvensional seperti ini dengan menggugat aturan. Ketika stasiun televisi bisa menyajikan konten-konten yang kreatif dan berbeda dari biasanya, otomatis publik akan kembali menonton televisi terrestrial