UNTUK INDONESIA

Jakarta, Tagar TV - Dalam video kali ini, Host Tagar TV Cory Olivia membacakan berita pilihan redaktur Tagar, mengenai Omnibus Law Cipta Kerja yang telah resmi disahkan sebagai undang-undang, dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 5 Oktober 2020. Keputusan tersebut diambil berdasarkan suara terbanyak, atau dalam hal ini partai yang menyetujui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di antaranya Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. 

Sedangkan partai yang menolaknya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Pengesahan ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama pihak buruh. Bahkan, Omnibus Law Cipta Kerja juga disebut mengabaikan hak 7 juta warga yang menganggur. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, memang ada sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang tidak bekerja. Itu artinya, mereka membutuhkan pekerjaan segera, untuk melanjutkan kehidupan yang layak dengan kecukupan sandang, pangan dan papan. 

Terkait hal itulah, pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru, melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Secara nasional, pada tahun 2019, jumlah pekerja informal mencapai 74,1 juta orang, sedangkan pekerja formal 55,3 juta orang. Besarnya jumlah pekerja informal, antara lain terjadi karena perkembangan ekonomi digital yang memacu usaha wiraswasta secara online dan mandiri. 

Selain itu, kaum milenial yang juga cenderung memilih jam kerja yang fleksibel, sehingga mendorong pekerja informal. Penerapan Omnibus Law sendiri sudah diterapkan di banyak negara, dengan common law sistem. Simak berita pilihan redaktur Tagar mengenai Omnibus Law Cipta Kerja selengkapnya di Tagar TV.