UNTUK INDONESIA

Jakarta - Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengizinkan praktik ekspor benih Lobster, sudah ada 30 perusahaan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun beberapa perusahaan yang baru saja terjun ke bisnis budi daya lobster ternyata dimiliki oleh para petinggi Partai Gerindra, partai dari Menteri KKP Edhy Prabowo. Bahkan salah satu perusahaan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai komisaris utama, dengan Komisaris yaitu Sugiono yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, lalu ada juga komisaris Sudaryono yang jug Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Perusahaan lainnya adalah PT Bima Sakti Mutiara yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Gerindra. Sedangkan Direktur Utama Bima Sakti dipimpin oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim atau keponakan Menhan Prabowo Subianto.

Arsari Group sendiri ternyata selama 34 tahun berbisnis mutiara bukan bisnis budi daya lobster, dan baru mencoba terjun ke sektor ini sejak adanya izin ekspor benih lobster oleh Menteri KKP Edhy Prabowo.

Yossy Girsang dari Tagar berbincang bincang dengan Kurniawan Adi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang sangat aktif menyuarakan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak bahkan nelayan untuk dapat langsung melakukan praktik ekspor benih lobster ini, misalnya lewat koperasi nelayan di daerah sehingga kesejahteraan para nelayan akan lebih baik. MAKI juga melihat ada potensi conflict of interest yang terjadi ketika Menteri KKP Edhy Prabowo justru memberikan izin ekspor kepada perusahaan-perusahaan baru yang terafiliasi dengan petinggi dari Partai Gerinda maupun dengan Wamen Sakti Wahyu Trenggono dimana atasannya Menhan Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra.

Kurniawan juga mengatakan bahwa MAKI telah melakukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi praktik ekspor benih lobster ini.