UNTUK INDONESIA

Jakarta - Ahli Tata Kota Indonesia dari Universitas Trisakti, Dr. Yayat Supriatna menilai reklamasi Ancol oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tidak memiliki payung hukum karena tidak tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta. Berdasarkan diskusi Redaksi Khusus Tagar Yossy Girsang bersama Dr. Yayat disampaikan bahwa justru reklamasi sebelumnya di zaman Ahok yang di 17 pulau itu ada di dalam tata ruang, baik di tata ruang Jabotabek RT/RW tahun 2012, dan RDTR nomor 1 tahun 2014. Lalu yang jadi pertanyaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keluarkan Perda 237 itu dasarnya apa? Pantai utara itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada zonasinya, tiba-tiba muncul zonasi untuk rekreasi kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Yayat juga menyampaikan bahwa reklamasi Ancol hanya akan menguntungkan pihak pengelola yaitu perusahaan, ketimbang warga DKI Jakarta itu sendiri. Mengapa? Karena pengunjung harus membayar untuk bisa masuk kawasan Ancol, tentu dalam hal ini yang diuntungkan pasti pengelola Ancol, bukan warga DKI Jakarta.