Jakarta - Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020. Vaksin yang akan digunakan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China.
Nantinya, vaksin akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 18-59 tahun.
Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk
Mengetahui itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Covid-19 agar dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
"Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat," kata Netty melalui keterangannya dikutip Tagar, Kamis, 22 Oktober 2020.
Dia mengatakan, proses transparansi dalam hal melakukan vaksinasi harus dilaksanakan. Pasalnya, ia enggan vaksin yang akan digunakan untuk melawan Covid-19, malah membahayakan masyarakat.
"Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," ujarnya.
Selain vaksinasi, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah transparan dalam penggunaan anggaran pengadaan vaksin Covid-19.
"Penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin juga harus transparan mengingat ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas," kata dia.
Menurut dia, pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detail penggunaan anggaran tersebut.
"Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal.
- Baca juga: Setahun Jokowi - Ma'ruf, Fahri Hamzah: Hentikan Pejabat Sok
- Baca juga: Fadli Zon: Menteri Agama Berkali-kali Membuat Umat Islam Marah
"Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar" ucap Netty.[]
