Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai program vaksinasi Covid-19 sekaligus penyuntikan perdana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini (Rabu, 13 Januari 2021) adalah momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh perihal penanganan pandemi.
Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kesempatan tersebut harus disambut dengan baik.
Anti virus merah putih perlu segera diwujudkan, anggaran triliunan jika diputar di dalam negeri akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional
Namun, dia berharap optimisme yang muncul atas program vaksinasi jangan hanya sebatas euforia. Sebab, ia khawatir hal tersebut membuat semua lapisan masyarakat terlena karena menganggap persoalan pandemi akan selesai hanya dengan vaksin.
"Hampir 1 tahun pandemi berlangsung, penanganannya masih terlihat kedodoran. Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sering berubah-ubah, ini membuat masyarakat kebingungan. Ada 18 provinsi yang belum mencapai jumlah testing sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1 per 1.000 penduduk per minggu," kata Sukamta, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021.
"Sementara dalam penyaluran bansos ke masyarakat yang nilainya lebih dari 100 triliun, ada banyak masalah terkait data penerima. Di sisi lain, kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan cenderung menurun," tuturnya menambahkan.
Menurut Sukamta, pemerintah terkesan lebih mengandalkan vaksinasi sebagai kebijakan pamungkas untuk mengatasi banyaknya masalah penanganan pandemi yang tidak kunjung terselesaikan.
Dia berpendapat, program vaksinasi tidak akan bisa berjalan efektif jika pemerintah tak serius memperbaiki berbagai persoalan yang ada.
"Banyak ahli epidemiologi ingatkan agar pemerintah tidak hanya andalkan vaksin. Memperkuat pelacakan dan pengetesan (3T) serta kedisiplinan masyarakat melakukan prokes menjadi kunci keberhasilan penanganan penyebaran virus, selain vaksinasi," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini berpandangan, pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap Indonesia lebih beruntung karena tidak menerapkan lockdown tidak berarti apa-apa.
Hal itu mengingat kebijakan yang diterapkan dari PSBB hingga saat ini PPKM juga tidak menunjukkan hasil penurunan lajunya penambahan kasus Covid-19.
Lebih lanjut, kata dia, ketika jumlah kasus pasien positif meningkat tajam, tidak terlihat upaya pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat dan menambah jumlah ranjang pasien di rumah sakit.
"Saya kira akan lebih beruntung bagi masyarakat jika pemerintah segera berbenah. Pak Jokowi di beberapa kesempatan mengatakan pandemi momentum kemandirian industri farmasi, momentum reformasi sistem kesehatan. Ada banyak temuan dan inovasi anak bangsa seperti alat deteksi Covid, GeNose UGM dan CePAD UNPAD. Juga ada ratusan inovasi lainnya terkait penanganan covid," katanya.
"Mestinya pemerintah tidak sekedar memberi izin edar, tapi juga fasilitasi untuk produksi dalam jumlah masal. Yang terjadi kan tetap saja impor besar-besaran. Kalau seperti ini, kapan momentum kemandirian industri farmasi diwujudkan?" sambungnya.
Anggota DPR asal Yogyakarta ini juga berharap pemerintah mendorong percepatan produksi vaksin merah putih. Hal ini supaya Indonesia segera keluar dari ketergantungan impor vaksin.
- Baca juga: Jokowi Divaksin Corona Pertama di Indonesia Trending Twitter
- Baca juga: Bio Farma Terima Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19
"Kata Pak Menkes dibutuhkan kurang lebih sebanyak 468,8 juta dosis vaksin yang diperuntukkan bagi 181,5 juta jiwa. Jika satu dosis seharga 150 ribu rupiah, berarti butuh 70 triliun untuk impor vaksin. Anti virus merah putih perlu segera diwujudkan, anggaran triliunan jika diputar di dalam negeri akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional," ucap Sukamta.[]
