Upaya Andi Arief di Tahun Politik, Cuitkan Hoaks Tujuh Kontainer sampai Sudutkan KPU

Ada yang feeding Andi sehingga reaktif menjalankan drama, seperti drama kebohongan Ratna Sarumpaet.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. (Foto: Politik Today)

Jakarta, (Tagar 11/1/2018) - Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief, terkait informasi tujuh kontainer surat suara yang ternyata hoaks, maupun cuitan menyudutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan peran yang dijalankan Andi Arief.

Peran tersebut, tidak lain untuk delegitimasi KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2019.

"Andi Arief sedang menjalankan satu peran dalam desain soal mendelegitimasi KPU," ujarnya kepada Tagar News, Jumat (11/1).

Tentu saja, menurutnya Andi tidak menjalankan peran secara sendiri. Menurutnya, ada yang feeding Andi sehingga reaktif menjalankan drama, seperti drama kebohongan Ratna Sarumpaet yang akhirnya terbongkar.

"Ada yang feeding dia, dia reaktif. Ceritanya persis drama Ratna Sarumpaet, yang kemudian semua terseret. Lalu, ramai-ramai minta maaf setelah ketahuan bohongnya," bebernya.

Anggota Komisi XI ini tidak akan main hakim sendiri dan memilih menyerahkan pada pihak kepolisian, jika Andi memang terbukti menyebarkan kebohongan.

"Kuncinya di kepolisian, yang punya bukti-bukti hukum atas kebohongan tersebut. Jadi, sekarang biarkan Polri memproses kasus hukum tersebut, supaya perilaku politisi bertindak proporsional," jelas dia.

Dengan ramainya hoaks di tahun politik, ia berpesan agar Politisi tidak mengorbankan demokrasi untuk mencari sensasi semata.

"Jangan korbankan demokrasi untuk sensasi," tandas Sekretaris Badan Pelatihan PDI Perjuangan itu.

KPU Deligitimasi Sendiri

Berbeda dengan Eva, Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Hidayat Nur Wahid malah menilai KPU yang mendeligimitasi dirinya sendiri.

"Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri. Harusnya, KPU sebagai lembaga yang legitimate, dia bisa melakukan aturan sebagaimana aturan yang diberlakukan," jelasnya.

Sejumlah program KPU misalnya tentang perubahan kotak suara menjadi kardus, penetapan DPT yang belum usai, penghapusan program fasilitas pemaparan visi dan misi paslon karena tidak ada persetujuan dua belah pihak, serta program lain, menjadi alasan kenapa KPU disebutnya mendelegitimasi dirinya sendiri.

Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik, menurutnya merupakan tanda bahwa KPU mendelegitimasi dirinya sendiri.

"Jangan kemudian dia mengikuti satu pihak, kemudian yang lain tidak setuju, dan diikuti, itu merupakan bentuk delegimitasi. Karena publik mengira KPU sudah condong nih satu kelompok tertentu," terang Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu.

Untuk tebaran hoaks, HNW dengan tegas mendukung kepolisian mengusut kasus dengan tuntas, dan setuju untuk tidak menggunakan hoaks di Pilpres 2019 ini.

"Kita sedang pesta demokrasi dan janganlah rusak pesta ini dengan kejahatan-kejahatan semacam itu. Karenanya, sekali lagi saya mendukung polisi sekali lagi, untuk membongkar seperti tadi yang mengaku sebagai relawan kemudian menyebarkan hoaks, tentang tujuh kontainer suara yang sudah tercoblos," pungkasnya.

Cuitan Andi Arief Tendensius?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menjadi sorotan, setelah menulis cuitan yang menghebohkan publik soal tujuh kontainer berisi surat suara di Tanjuk Priok, Jakarta Utara.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar.1," tulisnya di akun twitter pribadi miliknya @AndiArief__, Rabu (2/1/) pukul 20.05 WIB.

Namun, informasi yang ia cuitkan ternyata hoaks. Karena, setelah kepolisian melakukan pengecekan tidak terbukti adanya tujuh kontainer berisi surat suara disana.

Terkait hal itu, Andi Arief tidak merasa bersalah karena merasa dirinya hanya menyampaikan informasi untuk melakukan pengecekan.

Andi tetap menulis cuitan yang mengkritik pemerintah, apalagi jelang debat Pilpres ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi sasarannya. Ia menduga, KPU tengah berpihak pada salah satu paslon.

"IDE debat soal dibocorkan itu harus dijalaakan dari mana datang imaginasi awalnya. KALAU dari komisioner KPU siapa orangnya. Kalau dari kekuasaan, motifnya apa.Tidak mungkin imaginaai datang dari non petahan," tulisnya di akun pribadi miliknya @AndiArief__, pukul 16.27, Minggu (6/1). []

Berita terkait