Surabaya - Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim disikapi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengaku dirinya ingin bertemu dengan beberapa pihak terlebih dahulu untuk membahasnya lebih dalam.
Pihaknya ingin menggali masukan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pelaku dunia pendidikan.
"Nantilah. Saya ingin ketemu dengan MKKS, saya ingin ketemu dengan stakeholder yang hari ini mengelola pendidikan. Titik ketemunya bagaimana supaya semua bisa berseiring," ujar Khofifah, di Surabaya, Kamis 12 Desember 2019.
Khofifah menilai mengelola pendidikan merupakan pihak strategis dan harus bisa memberikan masukan. Masukan itu tidak hanya berbicara tentang format sistem ujian yang dapat dijadikan tolok ukur capaian pendidikan. Melainkan juga rencana sistem pendidikan tiga hari sekolah dan sisanya home schooling.
Saya ingin ketemu dengan MKKS, saya ingin ketemu dengan stakeholder yang hari ini mengelola pendidikan.
"Rencana pelaksanaan sekolah dengan tiga hari masuk dua hari home schooling juga harus dievaluasi. Ini harus dicari format implementasi yang di lapangan seperti apa," ujarnya.
Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu mengaku banyak variabel yang dapat menjadi dipertimbangkan. Salah satunya adalah kondisi sekolah di daerah, sehingga harus ditinjau kembali, apakah memang sesuai untuk diterapkan ataukah tidak.
Khofifah memastikan bahwa tidak semua siswa berada di lingkungan yang infrastrukturnya mendukung. Seperti halnya rumah tinggal.
"Kalau di negara di luar itu kan ada ukurannya misalnya anak tiga ukuran minimal rumahnya sekian. Nah kita kan belum mengarah ke sana," kata Khofifah.
Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa dirinya mendukung penghapusan UN. Mengingat dengan adanya UN fokus siswa lebih tertuju ke mata pelajaran yang diujikan. Murid lebih mengesampingkan materi di luar ujian.
Sedangkan materi yang tidak masuk UN, dianggap tidak penting. Padahal, materi itu belum tentu tidak penting untuk kehidupan siswa kelak
"Selama ini, anak-anak difokuskan belajar untuk menghadapi ujian, bukan untuk mendapatkan nilai atau memiliki kemampuan," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap agar dengan dihapusnya UN, pengembangan karakter siswa bisa ditingkatkan. Untuk itu, pendidikan harus bisa memberikan tatanan nilai dan membentuk moral murid yang baik.
Selama ini standar penilaian yang menjadi evaluasi pembelajaran diharapkan bisa menjadi dasar pengembangan siswa di samping standar kelulusan.
"Misalnya, ada anak A tidak bisa bekerja dalam tim. Maka guru memiliki kewajiban menaikkan soft skill agar siswa bisa belajar bekerjasama," ucapnya.
Meski UN dihapus, sekolah tetap bisa melakukan tes dalam rangka bahan evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Maka, siswa sudah seharusnya menjadi subyek pendidikan, bukan sekadar obyek pendidikan.
"Guru dan pengambil kebijakan di sekolah bisa menggunakan hasil evaluasi untuk bahan re-design KBM," terangnya.
Untuk diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme Ujian Nasional. Menurut Nadiem, sistem ujian yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.
Pada tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi.
Kemudian, numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka. Dengan demikian, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Sementara itu, survei karakter adalah pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila. []
