UMKM Harus Jadi Prioritas dalam Pemulihan Ekonomi

Anggota DPR Komisi VI Marwan Jafar menuturkan sektor UMKM harus menjadi prioritas apabila pemerintah hendak memulihkan roda perekonomian.
Sejumlah perajin menyelesaikan pembuatan batik di industri rumahan di Rusun Marunda, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.(Foto: Antara/M Risyal Hidayat/hp)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI Marwan Jafar menuturkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas apabila pemerintah hendak memulihkan roda perekonomian bangsa. Sebab, sektor ekonomi kerakyatan ini termasuk paling banyak terdampak pandemi Covid-19 dan potensial mendorong perputaran roda ekonomi bangsa.

Maka dari itu, menurutnya kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM harus selalu bersinergi, berkoordinasi untuk terus memfasilitasi.

"Atau membantu pelaku UMKM menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan buat menggalakkan maupun mewujudkan bisnis secara inovatif yang berdaya jual tinggi," ujar Marwan melalui keterangan resmi yang diterima Tagar, Senin, 27 Juli 2020.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Daerah, Kemenkeu Siapkan Rp 23,7 T

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hanya 13 persen atau sekitar 8 juta pelaku UMKM yang telah menggunakan metode pemasaran online. Artinya, ada 87 persen pelaku UMKM lainnya masih menjajakan produk secara konvensional dan perlu mendapat edukasi terkait pemasaran digital.

Selain itu, pelaku UMKM juga memerlukan pendampingan teknis inovatif, termasuk aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar. "Melalui upaya-upaya ini barulah pekerja UMKM mendapat solusi nyata," tuturnya.

Ia mengatakan peran kontributif puluhan juta pelaku UMKM selama pandemi Covid-19 harus tetap mendapat dukungan dari banyak stakeholder dan shareholder. 

Pemerintah kata Marwan harus memberi perhatian lebih kepada pelaku UMKM, termasuk dukungan anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran cerdas, strategi ekspor serta beberapa aspek teknis penting lain.

Ia menilai selama ini porsi anggaran untuk sektor UMKM tidak mengalami kenaikan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM, kata dia harus mampu menjadi konduktor yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM.

"Anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," ucapnya.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, pihaknya akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi Indonesia. Sebagai wakil rakyat, dia siap mem-back-up penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi terhadap pelaku UMKM. []

Berita terkait
Syarat Dapatkan Dana Bergulir UMKM di Jawa Timur
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatan Jatim mendapatkan alokasi Rp 100 miliar untuk 12 koperasi yang membawahi ribuan UMKM.
Kisah UMKM Sukses Saat Pandemi di Yogyakarta
Banyak UMKM di Yogykarta terpuruk saat pandemi corona. Seperti dialami Andromeda Sindoro, namun dia bisa bangkit dan sukses. Begini tips-nya.
Dampak Corona Bagi Pelaku UMKM di Bantaeng
Wabah virus Corona berdampak besar bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bantaeng. Ini alasannya.
0
Staf Medis Maradona Akan Diadili Atas Kematian Legenda Sepak Bola Itu
Hakim perintahkan pengadilan pembunuhan yang bersalah setelah panel medis temukan perawatan Maradona ada "kekurangan dan penyimpangan"