Padang - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) telah menerima surat resmi dari Kemendibud terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) untuk pelajar tingkat SD, SMP dan SMA di seluruh Indonesia.
Sesuai arahan dan petunjuk dari Kemendikbud sesuai nilai rapor siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan pihaknya telah mengambil langkah sesuai yang diperintahkan pemerintah pusat. "Kami sudah terima surat resmi dari Kemendikbud dan akan segera disikapi," katanya, Rabu, 25 Maret 2020.
Menurut Habibul, dengan ditiadakannya UN ini, otomatis yang akan menjadi acuan untuk kelulusan siswa adalah nilai rapornya masing-masing.
"Sesuai arahan dan petunjuk dari Kemendikbud sesuai nilai rapor siswa," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Tagar, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan UN bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat resmi ditiadakan di tengah merebaknya virus corona (covid-19) di Indonesia.
Pernyataan anggota DPR dari komisi yang membidangi pendidikan, olahraga dan sejarah tersebut disimpulkan setelah rapat konsultasi antara Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) digelar melalui video conference pada Senin malam, 23 Maret 2020.
"Daring meeting: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran; salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan," tulis Huda lewat akun Twitternya, @SyaifulHooda.
Sejatinya, UN bagi siswa SMA akan digelar pada 30 Maret-2 April 2020. Sementara UN tingkat SMP dan MTS sedang dijadwalkan paling lambat pada akhir April 2020. Namun, karena pasien positif corona yang terus merangkak naik di Tanah Air maka sejumlah opsi diperbincangkan. Huda pun menginformasikannya ke awak media.
"Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport," kata Huda lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 23 Maret 2020.
Menurut Huda, wabah virus corona di Indonesia diprediksi akan terus menyebar hingga April 2020. "Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ucap dia.
Huda menyebutkan saat ini Kemendikbud terus mengkaji pilihan pengganti UN dengan standar seperti pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Namun, opsi tersebut hanya akan diterapkan jika pihak sekolah dapat dan mampu menggelar USBN yang notabenenya secara daring atau online.
"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," katanya. []
