Jakarta, (Tagar 10/9/2018) - Tidak semua topik yang ada di trending Twitter murni karena sedang trending, ada yang merupakan hasil rekayasa. Termasuk topik politik. Trending Twitter berbayar di tahun politik, akibat terburuknya seseorang yang salah bisa terpilih jadi pemimpin.

Di Indonesia fenomena trending Twitter berbayar terjadi sejak tahun 2010an, kata Rade Tampubolon CEO dan pendiri Socia Buzz pada Tagar News, Senin siang (10/9).

Trending Twitter berbayar melayani klien dengan segala kebutuhannya, pengenalan brand dan promosi produk, tak terkecuali penggiringan opini kampanye politik.

"Politik iya, nggak ada pengecualian untuk hal itu, memang ada terjadi, intinya kerja dengan berbagai macam kebutuhan klien. Tidak aneh. Sudah banyak juga dilakukan. Wajar-wajar saja," ujar Rade.

Ia sendiri memulai usaha Socia Buzz sejak 2015, namun ia tidak bermain di politik. 

"Klien politik so far belum. Kebanyakan brand-brand. Belum ada request. Nggak expert ke sana, expert ke brand," katanya.

Menurutnya agak susah membuat topik jadi trending

"Topik harus yang benar-benar lagi diomongin. Walau ada cara bikin ramai, bikin kuis," katanya. 

Karena konsep kuis, katanya, followernya yang ia ajak kerja sama yang menjawab kuis. Seratus sampai lima ratus follower. 

Sudah bisa trending?

"Tidak ada rumus pasti, kalau percakapan sepi di Twitter, bisa," ujarnya. "Kalau lagi ada momen besar misalnya Asian Games, percakapan lain susah."

Rade mengatakan kalau topik yang diinginkan klien tidak masuk trending, ia tidak dibayar. Kalau masuk trending sepuluh besar, tidak harus nomor satu, maka targetnya sudah berhasil.

Buzzer

Buzzer adalah pengguna Twitter dengan pengikut berjumlah 2.000 atau lebih yang dibayar untuk mempromosikan produk tertentu lewat rangkaian tweet dilansir Reuters.

Membayar buzzer untuk kepentingan iklan adalah hal yang lumrah dilakukan saat ini. Biasanya yang dijadikan buzzer adalah para selebritis yang berpengaruh. Dalam hal ini Indonesia memiliki keunikan karena di sini para pengiklan tak hanya memanfaatkan jasa para selebritis, tetapi juga turut menyasar orang biasa atau anggota masyarakat pada umumnya untuk menjalankan promosi lewat Twitter. 

Untuk pengiklan, pesan yang disalurkan lewat buzzer dapat menyasar target audiens yang spesifik, yang memiliki ketertarikan sama dengan buzzer yang bersangkutan. Seorang pakar fotografi, misalnya, merupakan buzzer yang cocok untuk perusahaan kamera. Para buzzer ini mengirimkan rangkaian tweet pendek berisi pesan sponsor agar dibaca oleh para pengikut mereka. 

Biasanya hal tersebut dilakukan saat jam sibuk antara pukul 4 hingga 8 pagi dan 7 hingga 10 malam, ketika para pengguna Twitter banyak yang sedang terjebak macet dan memantau update tweet di dalam kendaraan. 

Jakarta, Ibu Kota Indonesia, memiliki jumlah pengguna Twitter terbesar di antara kota-kota lain di seluruh dunia, menurut lembaga riset pasar media sosial Semiocast. 

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia, dengan separuh populasi berumur kurang dari 30 tahun sehingga merupakan lokasi yang ideal untuk menjalankan kampanye media sosial. 

Dilansir Business Insider buzzer media sosial di Indonesia dibayar partai politik untuk menyebarkan propaganda menjelang pemilihan umum.

Aktor-aktor politik Indonesia membayar influencer sosial media untuk menyebarkan propaganda menjelang pemilihan mereka.

Beberapa laporan menunjukkan lusinan influencer ini, yang disebut sebagai buzzer, bekerja di kawanan untuk membanjiri media sosial untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Baru-baru ini Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah di 31 provinsi, dan tahapan pemilihan umum 2019 sudah dimulai.

Aktor-aktor politik Indonesia membayar influencer media sosial untuk menyebarkan propaganda menjelang pemilihan 2019, dalam praktik yang berkembang yang dipercayai banyak orang telah memperkuat perpecahan politik dan agama di negara tersebut.

Menurut penelitian oleh Pusat Kebijakan dan Tata Kelola Inovasi, buzzer mulai digunakan untuk mempromosikan kepentingan politik pada tahun 2014, dan digunakan secara luas untuk menyebarkan propaganda selama pemilihan presiden tahun itu.

Buzzer sering bekerja sendiri atau sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk menyebarkan pesan, tertarik dengan pembayaran besar dan suka berbagi di media sosial.

Penelitian itu juga menunjukkan bahwa semua kandidat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menggunakan tim buzzer untuk menyebarkan pesan kampanye viral.

Kawanan buzzer memainkan peran penting dalam kampanye pemilihan yang memecah belah yang disematkan Gubernur Cina Kristen Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, terhadap dua muslim pesaing.

Pilkada ditempa ketegangan agama yang datang ke kepala setelah diedit segmen pidato yang dibuat oleh Ahok menampilkan ayat-ayat Alquran menyebar seperti api di media sosial. Akibatnya, Ahok kehilangan jabatannya dan dipenjara karena penodaan agama terhadap Islam.

Buzzing telah menjadi industri yang menggiurkan

Para pendukung Ahok meneriakkan slogan-slogan di luar pengadilan selama peninjauan hukum untuk penistaan agama di Jakarta, Indonesia pada 26 Februari 2018.

Beberapa media termasuk The Guardian dan The Australian Broadcasting Corporation, telah melaporkan meningkatnya jumlah buzzer yang muncul di lanskap digital selama beberapa tahun terakhir.

Sebuah sumber mengatakan kepada Guardian bahwa menjelang pemilihan 2017 di Jakarta, sebuah tim yang terdiri lebih dari 20 orang bekerja sebagai bagian dari tentara cyber rahasia yang mengecam pesan di media sosial untuk mendukung Ahok selama kampanye pemilihan kembali.

Menurut sumber itu, setiap anggota timnya memiliki 11 akun media sosial, dan akan menghasilkan hingga 2.400 posting di Twitter per hari.

Sebagian besar pendukung Ahok dan mahasiswa tertarik dengan bayaran sekitar $ 280 per bulan, meskipun buzzer berpengaruh bisa menghasilkan $ 1.400 untuk satu pos, menurut laporan itu.

"Mereka mengatakan kepada kami bahwa Anda harus memiliki lima akun Facebook, lima akun Twitter dan satu Instagram," katanya kepada Guardian. Upaya dikoordinasikan melalui layanan pesan terenkripsi seperti WhatsApp.

Awal tahun ini, polisi melakukan serangkaian penangkapan terhadap jaringan cyber-jihadis yang mengaku diri sebagai Cyber Army (MCA) Muslim, yang menurut penyelidikan Guardian menggunakan akun semi-otomatis dan buzzer untuk mendorong berita palsu dan menyebarkan fitnah politik konten.

Laporan itu mengungkapkan bahwa MCA terkait dengan beberapa partai oposisi, dan diyakini didanai oleh setidaknya satu entitas dengan pengaruh politik.

Michael Sianipar Direktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa manipulasi politik massa semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

"Media sosial adalah alat (elit politik) yang kini dikuasai hingga merugikan masyarakat. Kita hanya harus menguasainya kembali lagi," katanya.

Rahmat Effendi, terpilih kembali sebagai walikota Bekasi di Jawa Barat pada bulan Juli, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sebelum pemilihan lokal, gosip tentang afiliasi keagamaannya berdengung di seluruh pemilih.

"Ada desas-desus dan cerita palsu menyebar dari masjid ke masjid bahwa saya akan membangun 500 gereja dan bahwa perang salib akan terjadi," kata Effendi kepada Al Jazeera.

"Tapi kami telah bertindak cepat bersama dengan polisi untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab menyebarkan kebohongan."

Mengkorupsi Nalar

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidilah Badrun menyatakan bahwa politikus yang menggunakan trending Twitter berbayar sama dengan mengkorupsi rasionalitas publik. 

"Media sosial berkembang jadi bisnis, follower banyak dijual ke mereka kemudian membentuk citra. Memberitahu sampah dikonsumsi, dianggap benar oleh followernya padahal citra. Sehingga publik memilih karena citra, bukan leadership otentik seseorang," ujar Ubaidilah pada Tagar News, Senin siang (10/9). 

Ia menyebut post digital society atau masyarakat digital memungkinkan konflik sosial di lingkungan intensitas citra, media sosial, akibatnya yang terpilih belum tentu pemimpin otentik. 

"Yang terpilih dalam post digital ini akibatnya pemimpin buah citra, dari konsesi citra itu lahir pemimpin mekanik, berlawanan dengan pemimpin organik," ujarnya.

"Dapat berbahaya kualitas demokrasi, jadi sangat industrial, dari nilai-nilai demokrasi ke industrial," lanjutnya. "Ketika konstruksi citra masif, jadi bisnis, maka mereka yang punya kapital yang besar menentukan bisa beli media sosial."

Ubaidilah mengatakan penyelenggara pemilu harus menata teknologi informasi dan telekomunikasi. 

"Penyelenggara pemilu buat regulasi, calon presiden harus melaporkan media sosial yang digunakan. Harus ada regulasi. Bahwa medsos-medsos yang datang kemudian jadi bagian timses nggak boleh, kecuali sudah didaftarkan. 

Begitu sudah mendaftar, medsos a b c d, kalau marak akun-akun di luar tim pemenangan dianggap sebagai pelanggaran. Bahwa tim media pasangan ini melanggar aturan KPU," jelasnya.

"Atur tata kelola media sosial dalam pemilu," tegasnya.

Ia juga mengatakan masyarakat harus meningkatkan literasi digital, meminta masyarakat bersikap kritis merespon media sosial. "Critical thinking harus jadi cara penting era sekarang. Sehingga bisa bersikap. Era disrupsi, berubah, tantangan politis. Yang mampu hadapi situasi citra adalah berpikir kritis. Individu harus jadi pribadi berbasis critical thinking. []