Jakarta - Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan transformasi digital harus diimbangi dengan pembangunan SDM Aparatur yang ahli untuk mempersempit kesempatan untuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Transformasi Digital melalui pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi e-planning (perencanaan), e-procurement (pengadaan barang atau jasa), e-budgeting (penganggaran), dan e-services (pelayanan) merupakan pokok yang penting dalam mempersempit kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan adanya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjamin keterbukaan dan memotong birokrasi yang panjang sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien.
“Inilah yang ingin kita bangun, baik itu percepatan pengambilan keputusan dan melayani masyarakat untuk bisa menutup peluang-peluang terjadinya ‘main mata’. Ini proses yang terus kami coba dalam memperpendek jalur birokrasi dan membangun e-government yang menjadi salah satu upaya penting untuk menutup berbagai peluang korupsi yang ada,” jelas Tjahjo dalam acara Peluncuran Mata Kuliah Akademi Antikorupsi dan Webinar Mencegah Korupsi dan Politisasi Birokrasi Untuk Menciptakan Birokrasi Modern dan Profesional yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada Kamis 8 Oktober 2020.
Tjahjo menyampaikan trasformasi digital harus diimbangi dengan pembangunan SDM Aparatur dengan melalui proses pengembangan kapasitas dan kompetensi, mengarah pada transformasi yang lebih terbuka, dinamis, kompetitif namun dengan memegang teguh nilai luhur dan kejujuran dalam bekerja.
Kementerian PANRB melakukan beberapa usaha untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintah seperti, melakukan penyederhanaan birokrasi, ketepatan anggaran melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), juga melakukan penguatan pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas.
Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti, unit kerja dengan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), unit kerja dengan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), hingga Kawasan WBK/WBBM.
“Kami berharap dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan WBK/WBBM akan mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan yang melayani masyarakat secara baik,” tambah Tjahjo.
Macam tahapan pencegahan korupsi yang diterapkan oleh Kementerian PANRB sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni ‘Jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi’. Presiden juga minta utamakan pencegahan korupsi pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
Tahapan perbaikan regulasi dan tata kelembagaan secara konsisten oleh pemerintah juga merupakan bentuk usaha pemberantasan korupsi. Seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang harus diperkuat mulai dari pemetaan area rawan korupsi, survei indeks integritas, revitalisasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan pelayanan publik. Kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan secara internal maupun eksternal dengan melibatkan keikutsertaan publik melaui keterbukaan informasi.
Baca juga:
- Kemenpan RB Rencanakan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- 93 Instansi Sudah Daftar Kompetisi SP4N Kemenpan RB
Apresiasi diberikan kepada ICW yang sudah mengembangkan pusat belajar Antikorupsi digital oleh Tjahjo, dia mengharapkan masyarakat dapat memahami segala aspek yang berkaitan dengan area rawan korupsi serta cara memberantasnya. Terlebih pada aparatur negara agar dapat mempercepat terciptanya pemerintahan yang efektif, bersih, dan profesional. []
