TPS yang Berpotensi PSU di Sulawesi Selatan

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan mengatakan, ada beberapa TPS yang berpotensi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Komisioner Bawaslu Sulsel Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga, Saiful Jihad. (Foto: Tagar/Rio Anthony)

Makassar - Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Saiful Jihad mengatakan, ada 46 TPS di Sulsel yang berpotensi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ke 12 daerah itu ialah Kabupaten Bone, Palopo, Pare-pare, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Gowa, Luwu Timur, Barru, Maros, Makassar, dan Toraja Utara. Makassar menjadi daerah yang paling banyak berpotensi mengadakan PSU dengan 11 TPS.

"Sampai sekarang baru data ini yang masuk," kata Saiful, Sabtu 20 April 2019.

Menurutnya, penyebab utama panwascam merekomendasikan PSU di beberapa Kabupaten tersebut, karena ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTb, serta tidak memiliki e-KTP setempat, namun justru ikut memilih.

Setelah melakukan kajian atas laporan hasil penelitian, pemeriksaan dan pengawasan pengawas TPS, Saiful menyebut rekomendasi PSU bakal dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan. 

Menurutnya, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten hanya mengasistensi dan memberi pertimbangan serta kajian hukum atas setiap kasus yang terjadi.

"Sehingga kami tidak bisa menyatakan bahwa TPS tersebut sudah pasti PSU, karena Panwas Kecamatan yang akan memutuskan dalam pleno mereka dan menerbitkan rekomendasi yang akan disampaikan ke PPK," imbuh Saiful.

Saiful menambahkan, TPS yang akan PSU kemungkinan akan bertambah. Karena hingga saat ini timnya masih mengkaji setiap daerah terkait pelanggaran-pelanggaran Pemilu 17 April 2019 yang lalu.

Berikut jumlah TPS yang berpotensi PSU yang telah dihimpun Bawaslu Sulsel.

  1. Bone: 6 TPS
  2. Palopo:  5 TPS
  3. Parepare: 3 TPS
  4. Pangkep: 2 TPS
  5. Takalar: 9 TPS
  6. Jeneponto: 1 TPS
  7. Gowa: 2 TPS
  8. Lutim: 1 TPS
  9. Barru: 4 TPS
  10. Maros: 1 TPS
  11. Makassar: 11 TPS
  12. Torut: 1 TPS


Berita terkait
0
PBB Serukan Taliban Batalkan Pembatasan Hak Perempuan
Dewan Keamanan (DK) PBB juga terus menekan otoritas Taliban untuk membatalkan pembatasan pada perempuan dan untuk menstabilkan negara