Jakarta, (Tagar 26/3/2018) - Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi menyatakan partainya tidak akan hadir dalam sidang paripurna pelantikan Wakil Ketua MPR, Senin (26/3). Sikap tersebut diklaim sebagai bentuk konsistensi PPP atas nota keberatan pada UU No 2 tahun 2018.
“Sikap ini kami tempuh sebagai bentuk konsistensi kami sejak pembahasan UU No 2 tahun 2018, nota keberatan kami dalam rapat gabungan dan pendapat dari masyarakat sipil,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/3).
“Atas beberapa pasal di dalam UU tersebut, termasuk di dalamnya adalah penambahan kursi Pimpinan MPR RI,” lanjutnya.
Menurutnya, sikap yang disampaikan PPP ini pun berkaitan juga dengan niat PPP untuk menjaga marwah MPR RI.
“Sikap ini kami sampaikan sebagai bagian dari menjalankan dan mendorong prinsip demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam bernegara serta dengan niat untuk bersama-sama menjaga marwah lembaga MPR sebagai pengawal konstitusi,” terangnya.
Perlu diketahui, PPP sejak awal tidak menyetujui penambahan kursi pimpinan MPR. Karena berdasarkan Pasal 427A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, PKB tidak berhak menduduki kursi pimpinan MPR.
Pelantikan pimpinan MPR ini akan dilakukan pada Ahmad Basarah sebagai perwakilan dari Fraksi PDIP, Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, dan Muhaimin Iskandar dari PKB. (nhn)
