Jakarta, (Tagar 26/6/2018) - Tudingan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait netralitas institusi BIN, TNI, dan Polri menuai reaksi. Tak hanya reaksi dari kalangan yang berasal dari institusi yang disebutnya, pengamat pun ikut bersuara.
Tak cukup sampai situ. Polemik pun berkembang hingga menyeret Pilpres 2009 yang sempat menjadi sorotan publik. Saat itu beredar pemberitaan di media, anggota perwira TNI menunjukkan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat SBY sebagai calon Presiden periode keduanya saat itu.
"Kan gak ada proses di Bawaslu dan Panwaslu. Sehingga kalau ada seperti itu, kemudian diproses berarti ada tindakan ini, itu mendukung. Tapi kan gak ada diproses? Sehingga secara legal kan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto saat dihubungi Tagar, Senin (25/6).
Pada Pilpres 2009 ada tiga pasangan capres-cawapres yang dipastikan bakal bertarung, semuanya melibatkan mantan petinggi TNI. Melihat ini, pengamat pun berharap TNI tidak mempertaruhkan netralitasnya dengan mendukung diam-diam salah satu capres-cawapres.
Hal ini ditegaskan oleh pengamat militer MT Arifin, Senin (1/6/2009). Menurutnya, tekad bersikap netral TNI itu, berpeluang dirusak oleh pemilik kekuasaan. Makanya, Arifin pun menilai harus ada kontrol terhadap pihak-pihak yang mampu menggerakkan militer untuk kepentingan politik. "Selama ini kan yang menggerakkan militer adalah yang punya kekuasaan," kata dia.
Efek Purnawirawan?
Arifin mengharapkan agar orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dapat melepaskan hak eksekutifnya (untuk) memberi komando kepada militer. "Selama rezim Orde Baru (Orba), TNI dijadikan mesin politik penguasa, bersama birokrasi sipil dan Golkar. Tiga pilar ini menopang rezim Orba Soeharto selama 32 tahun lebih. Jangan sampai kembali lagi ke masa itu," pintanya.
MT Arifin juga meminta Mabes TNI mewaspadai realitas purnawirawan yang sudah terang-terangan menyampaikan dukungan pada capres-cawapres tertentu. Pasalnya, kondisi itu berpeluang menyeret netralitas TNI ke posisi negatif. Ia pun mengakui, ada sebagian kalangan yang mencemaskan terjadinya operasi berpola intelijen sebagaimana terjadi dalam pemilu legislatif kemarin.
"Di legislatif disinyalir ada pola itu, sehingga hasil pemilu seperti itu. Ada yang mencurigai, operasi itu dua tingkat, yakni penetapan DPT dan pelaksanaan pemilu. Buktinya, Jawa Timur yang teriak duluan," tutur Arifin.
Pensiunan jenderal memang menjadi kekuatan tersendiri para capres-cawapres. Di belakang tim pemenangan JK-Wiranto, ada Jenderal Purn Subagyo HS (mantan KSAD), Jenderal Purn Fahrur Razi (mantan Wakil Panglima TNI), Letjen Purn Soemarsono (mantan Wakil KSAD dan Sekjen Partai Golkar), dan beberapa lainnya.
Sementara, di belakang duet SBY-Boediono, ada nama Marsekal Purn Djoko Suyanto (mantan Panglima TNI), Mayjen Purn Sudi Silalahi (mantan Pangdam V/Brawijaya), Mayjen Purn Sardan Marbun, serta beberapa yang lainnya pula. Sejumlah mantan petinggi TNI juga merapat ke Mega-Prabowo, seperti Mayjen Purn Muchdi Pr (mantan Danjen Kopassus), Letjen Purn AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN dan Pangdam Jaya), serta Mayjen Purn Theo Syafi'i (mantan Pangdam IX/Udayana dan Ketua DPP PDIP) dan sebagainya.
"Para purnawirawan jangan mempengaruhi prajurit TNI untuk terlibat dalam pemilu, karena hal itu dapat mencederai netralitas TNI," pinta Kepala Staf TNI AD, Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo. (ron)
