TKN Nilai Jokowi Merasakan Menang KO atas Lawannya Prabowo

Dalam debat capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis, (17/1) malam.
Capres-cawapres nomor urut satu, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam debat capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Jakarta, (Tagar 18/1/2019) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyebutkan sebagai petahana Jokowi membeberkan bukti konkret dalam debat capres perdana, Kamis (17/1) malam.

"Saat Jokowi menjelaskan langkah-langkah konkretnya, kubu Prabowo-Sandiaga justru memberi jawaban yang terasa di luar konteks," kata Karding melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, disitat Antara, Jumat (18/1).

Karding mencontohkan, Prabowo-Sandi menjadikan isu ekonomi sebagai solusi mengatasi masalah diskriminasi bagi kaum difabel dan sebagai solusi mengatasi terorisme.

Padahal, kata dia, berdasarkan riset paling mutakhir menunjukkan fakta bahwa terorisme bukan perkara kesejahteraan, di mana sejumlah pelakunya banyak berasal dari keluarga kelas menengah.

Karding menambahkan, tidak sulit menilai siapa pihak yang unggul dalam debat capres-cawapres perdana.

Parameternya sederhana, kata Karding, siapa di antara kedua kontestan yang sungguh-sungguh menjadikan visi misi kampanyenya sebagai sikap hidup, dan siapa yang hanya menggunakan visi misi sebagai bahan retorika politik demi mencapai kekuasaan.

Karding mengatakan, dari empat tema debat pertama yang diusung KPU, yakni hukum, penegakkan HAM, korupsi, dan terorisme, dia memastikan Jokowi-Ma'ruf layak dinilai menang KO dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menjabarkan, dalam memaparkan isu tentang penyetaraan hak bagi kelompok difabel misalnya, Jokowi secara konkret menyatakan pemerintah sudah dan akan terus berupaya mewujudkannya.

"Contoh paling konkret adalah pemberian bonus yang sama besarnya bagi para atlet berprestasi Asian Paragames dengan atlet Asian Games," jelas dia.

Dalam topik tentang korupsi, menurutnya, juga Jokowi-Ma'ruf jauh lebih unggul. Jokowi melihat korupsi sebagai persoalan mentalitas, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan sistem mulai dari rekruitmen pegawai dan pejabat negara yang berasaskan meritokrasi hingga efisiensi birokrasi.

"Sementara Prabowo justru ingin menaikkan gaji para pejabat sebagai solusi mengatasi korupsi. Ia menihilkan kenyataan bahwa banyak pejabat yang terjerat korupsi adalah mereka yang punya harta kekayaan fantastis," kata Karding.

Selain itu, kata Karding, Jokowi juga memberi contoh bagaimana membangun kultur anti-KKN di lingkungan keluarganya. Hal ini terbukti dari anak Jokowi yang tidak lolos tes CPNS dan tidak ada yang bermain dalam proyek negara.

"Dengan demikian Jokowi relatif tidak memiliki beban untuk menjalankan sekaligus mengontrol roda pemerintahan yang bersih dan baik," tandasnya.

Berita terkait