Jakarta - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengaku sangsi terhadap muatan dokumen bukti kecurangan Pilpres 2019, yang dilimpahkan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan truk.

Toni, sapaannya, mengaku sempat mendengar kabar tim hukum BPN akan mengirimkan bukti-bukti kecurangan, yang dilakukan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin dengan bukti tambahan ke MK sebanyak 12 truk. Dokumen tersebut rencananya akan digunakan untuk lanjutan persidangan sengketa Pilpres di Gedung MK, Selasa, 18 Juni 2019.

"Tim hukum 02 mengklaim memiliki bukti sebanyak 12 truk. Melihat cara kampanye Prabowo-Sandi dan tim sejak awal yang suka berbohong, saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar punya bukti otentik yang memiliki substansi hukum untuk dibawa ke persidangan," ujar Toni dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar, Senin 17 Juni 2019.

Bukan tanpa sebab Toni berang terhadap narasi-narasi yang dihembuskan oleh BPN. Ia menilai, omongan capres Prabowo Subianto beserta timnya selama ini tidak bisa dipegang.

Mereka pernah mengklaim menang 62%. Sekarang jadi 52%. Bagaimana pertanggungjawaban moral mereka? Kemana menghilangnya angka 10% itu?

Pantauan Tagar dari Gedung MK pada Senin, 17 Juni 2019, pukul 15.15 WIB, tim hukum BPN benar adanya mengirimkan dokumen menggunakan truk yang berisikan puluhan box kontainer bermuatan dokumen gugatan kecurangan Pemilu 2019. Adapun, truk yang dikirimkan oleh tim kuasa hukum BPN berjumlah empat unit.

Sekjen PSI itu mengatakan, MK sebagai lembaga hukum terakhir terkait pengaduan sengketa Pilpres, tidak semestinya dijadikan tempat pembuangan sampah terakhir atau TPST.

"Saya hanya mengingatkan, MK bukan tempat pembuangan akhir atau tong sampah. Jadi jangan nyampah. Yang akan diterima hanya barang bukti yang digariskan UU, seperti C1 berhologram," kata dia.

Maka itu, sebagai partai koalisi yang mendukung kelanjutan dua periode pemerintahan Indonesia di tangan Jokowi, harus berani mengambil sikap dalam menentang setiap narasi yang digulirkan oleh BPN.

"Kita tantang mereka (BPN) kapan bawa 12 truck ke MK? Kita undang wartawan dan civil society. Buat live di TV dan medsos. Rakyat bosan dengan kebohongan. Kita tunggu, agar tidak ada lagi dusta di dunia politik kita," ujarnya.

Respons Tim Kuasa Hukum BPN

Pengacara BPN, TM Luthfi Yazid mempertentangkan sikap Sekjen PSI yang berucap pedas terhadap upaya hukum BPN menggugat kecurangan pada pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

"Jadi orang seperti itu (Toni), ada pikiran pikiran jorok. Tetapi saya tidak tahu apakah dia pengacara atau bukan. Kalau pengacara kan tidak begitu cara ngomongnya," kata Luthfi kepada Tagar di gedung MK, Senin sore, 17 Juni 2019.

Ia mengatakan, tim kuasa hukum BPN merasa tidak penting untuk menanggapi pernyataan Toni. Sebab, menurut Luthfi, PSI hanyalah partai kecil yang tidak menarik untuk ditanggapi.

"Partai Solidaritas Indonesia, partai kecil, partai nol koma tidak usah dipikir," kata dia.

Sebaiknya para kader PSI memperbaiki kinerja untuk mengikuti pemilu selanjutnya, agar dipercayai oleh rakyat yang akan memilihnya.

"Partai kecil suruh perbaiki diri aja, ikut pemilu lagi, benahi diri lagi, yakinkan masyarakat bahwa dia (PSI) itu memang patut untuk dipilih, bahwa mereka patut untuk didukung oleh masyarakat. Tunjukkan dengan kinerja dengan kata-kata yang bagus," ujar dia.

"Kalau dengan kata-kata itu tidak akan dipilih dong. Kalau kata-kata jorok seperti itu tidak akan dipilih. Orang itu kan diukur dari pembicaraannya. Kalau botol diisi air keluarnya air, kalau diisi teh keluarnya teh, kalau diisi air comberan keluarnya air comberan," ucap dia.

Baca juga: