Tjahjo Kumolo: Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan Perubahan dunia harus cepat dan berkelanjutan.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat membuka Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim I) Angkatan L di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021. (Foto: Tagar/Kementerian PAN/RB

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh LAN memiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, profesional, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik.

"Perubahan dunia harus diiringi dengan adaptasi cepat dan pengembangan berkelanjutan. Kepemimpinan ASN harus mampu mengimbangi segala tantangan disruptif melalui perubahan mendasar pada sistem dan manusia yang relevan dengan zaman, agar mampu menuju birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024," kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.


Semoga Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I menjadi momen penting dalam membentuk digital talent dan digital leader sehingga mampu membangun birokrasi berkelas dunia.



Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program pemerintah dirasakan oleh masyarakat

Untuk melaksanakan arahan tersebut, diperlukan transformasi struktural, kultural, dan digital, yang mengubah kepemimpinan dan budaya, proses dan praktik, output serta layanan, supaya instansi pemerintah terus memperbarui dirinya untuk keberlangsungan masa depan dalam lingkungan strategis yang dinamis dan kompleks.

“Semoga Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I menjadi momen penting dalam membentuk digital talent dan digital leader sehingga mampu membangun birokrasi berkelas dunia,” ucapnya. []

Berita terkait
Permintaan Risma Kepada ASN Kemensos di Hari Lahir Pancasila
Mensos minta semua teman-teman di lingkungan Kemensos menegakkan integritas. Bayangkan bila kita salah mengetik angka bisa merugikan negara.
DPRD DKI Bentuk Pansus soal ASN Tak Mau Naik Jabatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus untuk menangani polemik ASN enggan naik jabatan meski digaji besar.
Pemerintah Wajib Menelusuri Pemalsuan Data ASN, Karena Ini Kriminal
Sebanyak 97 ribu pegawai negeri atau ASN/PNS mendapat gaji setiap bulan selama puluhan tahun, tapi mereka itu siluman, palsu, tidak ada orangnya.
0
Pandemi dan Krisis Iklim Tingkatkan Buruh Anak di Dunia
Bencana alam, kelangkaan pangan dan perang memaksa jutaan anak-anak di dunia meninggalkan sekolah untuk bekerja