Dairi - Buntut ketidakharmonisan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dengan Wakilnya Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Ahmad M Piliang, memanggil keduanya.
Mereka diminta datang ke Jakarta pada Senin, 27 Juli 2020 mendatang, wajib dan tanpa diwakilkan. Undangan disampaikan melalui telegram bernomor: T.005/3725/Otda tanggal 17 Juli 2020. Agenda kegiatan dalam rangka pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Dairi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Leonardus Sihotang, dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa, 21 Juli 2020, membenarkan telah menerima surat dimaksud. Disebut, bupati dan wakil bupati akan berangkat menggunakan biaya perjalanan dinas.
Kami berharap komunikasi dan harmonisasi antara kedua pemimpin berjalan baik
“Kan undangannya dinas. Sifatnya undangan dalam rangka pembinaan dan koordinasi tugas-tugas kepala daerah,” kata Leonardus.
Diminta tanggapannya seputar kekurangharmonisan bupati dan wakil bupati, Leonardus berharap agar komunikasi kedua pimpinan tersebut berjalan dengan baik.
“Sebagai bawahan, tentunya kami berharap komunikasi dan harmonisasi antara kedua pemimpin berjalan baik, sehingga jajaran ASN bekerja dengan nyaman,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, ketidakharmonisan Bupati Dairi dengan Wakil Bupati Dairi, tampak jelas saat acara pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di gedung Balai Budaya, Selasa, 7 Juli 2020 lalu.
Saat itu, acara pelantikan 11 kepala dinas tersebut awalnya berjalan normal. Namun saat pembacaan Surat Keputusan Bupati Dairi oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Horas P Pardede, Wakil Bupati Dairi tiba di lokasi.
Jimmy tampak memberi isyarat kepada Horas P Pardede untuk menghentikan pembacaan. Ia pun naik ke podium. Melalui pengeras suara ia bertanya, ”acara apa ini? Sayang sekali ya, buat kita semua. Kok nggak ada koordinasi,” katanya.
“Ada sama saya nggak, hasil lelang jabatan eselon dua ini? Ada ditembuskan nggak ke saya? Undangan pelantikan ada nggak ditembuskan sama saya? Mana tembusannya? Hasil pengumuman eselon dua, tiga besarnya ada ditembuskan ke saya? Tau nggak tupoksi saya sebagai wakil bupati apa? Amanah undang-undang. Wasbin, pengawasan pembinaan. Mohon maaf ya unsur Forkopimda, saya mengganggu,” lanjut Jimmy saat itu.
Wabup pun mengarahkan pembicaraannya ke Bupati Dairi. “Tolonglah pak bupati. Koordinasi yang baiklah kita. Kalau mau seperti ini, apa yang mau kita bina. Boleh harmoni keberagaman kalau di dalam internal saja nggak ada harmoni? Jangan seperti inilah. Saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Undang-undang itu mengatakan, bupati dan wakil bupati, itu sama-sama dipilih oleh masyarakat,” kata Jimmy.
“Silakanlah, lanjutkan,” tegas Jimmy, sembari turun dari podium. Bupati Dairi tampak diam saja. Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani berusaha menghentikan Jimmy. “Pak wakil, silakan duduk pak wakil,” katanya. Namun, Jimmy tetap melanjutkan langkahnya, meninggalkan lokasi pelantikan tersebut.
Kejadian itu mengundang atensi sejumlah pihak. Di antaranya, politikus Senayan asal Kabupaten Dairi, Junimart Girsang. Anggota Komisi II DPR RI itu meminta Mendagri merespons ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Dairi.
Kepada wartawan, Junimart yang merupakan salah satu juru kampanye pasangan Eddy-Jimmy mengaku kecewa. Perubahan yang didamba berbeda dengan yang disajikan.
“Saya dan masyarakat bermandi hujan ketika kampanye, tapi beginilah realitasnya,” kata Junimart.[]
