Tito Karnavian Kapolri Pertama Menjadi Menteri Jokowi

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memenuhi undangan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membicarakan satu jatah menteri di Kabinet Kerja.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (Foto: Instagram/@titokarnavianfans)

Jakarta - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memenuhi undangan Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membicarakan satu jatah menteri yang cocok untuk diemban olehnya, Senin, 21 Oktober 2019. 

Belum ada yang mengetahui Tito akan menjabat diposisi apa dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024 itu. Masyarakat jadi dibingungkan dengan kebenaran kabar ini. 

Namun, seolah membenarkan Tito yang akan gabung di Kabinet Jokowi, dibuktikan dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Puan menyebutkan Tito Karnavian telah mengajukan pengunduran diri melalui Surat Presiden Jokowi kepada DPR pada Selasa siang, 22 Oktober 2019.

"Presiden sudah disampaikan yang akan menjadi Pelaksana Tugas adalah Wakapolri Ari Dono sampai ditentukan lagi siapa pengganti Kapolri," kata Puan, usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.

Memang bukan tanpa alasan jika Jokowi nantinya akan mengangkat pria  kelahiran Palembang ini untuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II. Itu karena, Tito memiliki sejumlah prestasi memukau selama menjalankan tugasnya di Kepolisian. 

Tito KarnavianKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (Foto: Instagram/@titokarnavianfans)

Tito memang termasuk seorang polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat cukup cepat. Saat masih menyandang pangkat AKBP, ia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur pada 9 November 2005. 

Dengan kinerjanya tersebut, pria yang lahir 26 Oktober 1964 tersebut mengalami kenaikan pangkat dari Kapolri saat itu bernama Jenderal Pol. Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan lainnya. 

Dia juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top.  Atas prestasi tersebut, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. 

Kepada masyarakat mari kita dukung upaya-upaya untuk mewujudkan Polri yang lebih professional dan amanah.

Pria berusia 54 ini dikenal gigih dan pantang menyerah dalam menjalankan suatu pekerjaan. Itu terbukti dari kariernya terus menanjak pesat. 

Tak tanggung-tanggung, dia juga sempat menjabat Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada 14 Maret 2016, dia kembali diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Pol Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun.  

Kapolri Jenderal Tito KarnavianKapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di RS Bhayangkara Surabaya, Senin 19 Agustus 2019. (Foto: Tagar/fajar Ikhwan)

Tak lama menempati posisinya yang baru saat itu, ternyata Presiden Jokowi mengirimkan surat kepada DPR, yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. 

Akhirnya anak kedua dari enam bersaudara itu dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi pada 13 Juli 2016. Dengan jabatan tersebut, Tito menjadi lulusan AKPOL angkatan 1987 tercepat yang menyandang pangkat bintang empat.

Moncer dalam karier, suami Tri Suswati juga cerdas dalam pendidikan yang ditempuhnya. Tito pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Palembang. 

Saat duduk di kelas tiga SMA, dia mulai mengikuti ujian perintis dan hasilnya semua tes yang dijalaninya lulus, mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Sangat membanggakan, Tito lulus dalam keempat tes tersebut. Tetapi yang dipilih adalah AKABRI, terutama Akademi Kepolisian. Dia melanjutkan sekolahnya itu pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tuanya.

Tahun 1993, ayah tiga anak ini menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies. 

Dia juga menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.

Tito mengakui keinginannya menjadi polisi tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya,  Muhammad Saleh dan Supriatini. Karena, mereka ingin anaknya itu menjadi dokter. 

Harapan orang tuanya rupanya tidak sesuai dengan cita-citanya ingi jadi polisi. Namun, pencapaiannya Tito tidak sia-sia.

Dengan kegigihannya menjalankan tugas, dia mampu membuktikan prestasi yang gemilang mulai dari dihadiahi kenaikan pangkat secara bertahap dan puncaknya kini Tito sudah menjadi Kapolri. 

"Kepada masyarakat mari kita dukung upaya-upaya untuk mewujudkan Polri yang lebih professional dan amanah. Kami membuka diri, menampung aspirasi dan pandangan dari semua elemen masyarakat, untuk mendudukan Polri menjadi pelindung dan pengayom bagi segenap warga bangsa," ujar Tito dilansir dari situs resmi Polri, saat pengangkatannya menjadi Kapolri baru saat itu.

Sekarang ini masyarakat hanya menunggu di posisi mana Tito Karnavian akan ditempatkan Jokowi dalam Kabinet Kerja Jilid II. Diketahui, presiden mengumumkan nama menteri pada Rabu, 23 Oktober 2019. (Dimas)    

Baca juga:

Berita terkait
Pengganti Kapolri Jika Tito Karnavian Diangkat Menteri
Mabes Polri tengah mempersiapkan Wakapolri Komjen Ari Dono untuk menjadi pengganti atau Plt Kapolri jika Tito Karnavian diangkat menteri.
Tito Karnavian Sosok Keenam Penuhi Undangan Jokowi
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Jokowi, Moeldoko dan Tito Karnavian Jadi Target ISIS
Selain Wiranto, tokoh target kelompok teroris ISIS adalah Presiden Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
0
SDR: Kenapa KPK Tak Kunjung Panggil Gubernur DKI, Dispora, Bank DKI & FEO
Sementara dalam kepentingan penanganan kasus dugaan korupsi, baik Mabes Polri dan KPK tentunya akan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK.