Jakarta - Usaha mikro kecil menengah (UMKM) biasanya tahan terhadap krisis, termasuk ketika menghadapi krisis tahun 1998 dan 2008. Tapi tidak ketika harus berhadapan dengan pandemi Covid-19. UMKM sangat terpukul. Menjelang Lebaran ini banyak yang harus beralih usaha untuk bertahan hidup. Dan puncak kritis UMKM akan terjadi setelah Lebaran, antara Juni sampai Juli 2020. Karena itulah negara diharapkan hadir, memberikan dukungan untuk pelaku UMKM.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Pergerakan Masyarakat Milenial (PMM), Mukhtar Ansori Attijani.
Mukhtar mengatakan pemerintah harus segera memberikan dukungan agar sektor UMKM dapat kembali bangkit. Perlu ada pelatihan dan pendampingan penggunaan platform digital atau online untuk pelaku UMKM. Selain itu pelaku UMKM harus mendapat dukungan fasilitas agar bisa menggunakan platform online seperti akses dan pulsa, kualitas sinyal yang baik, dan kebutuhan logistik.
"Bulan Juni-Juli akan menjadi titik kritis bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, pasca-Lebaran ini, pemerintah harus bertindak cepat untuk memberikan stimulus. Pemerintah dan swasta di Indonesia harus memberikan bantuan permodalan untuk UMKM," ujar Mukhtar dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Sabtu, 23 Mei 2020.
Ia mengatakan sarannya tersebut juga berdasarkan rekomendasi dari diskusi online Webinar yang dilaksanakan PMM, Kamis, 14 Mei 2020, dengan topik 'Peluang dan Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19'.
Webinar tersebut menghadirkan pembicara, yaitu ekonom yang juga pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih; Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Chikara Satari; Pelaku Koperasi Abner Nones; dan Pendiri Rumah Milenial Indonesia yang juga Pegiat UMKM Sahat Martin Philip Sinurat.
Menyelamatkan UMKM adalah langkah menyelamatkan kehidupan rakyat banyak.
Sri Adiningsih mengatakan merebaknya pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan segmentasi pasar. Konsumen kini mulai beralih diri dengan penjualan dan pemasaran digital. “Ke depan saya kira digitalisasi UMKM yang jumlahnya 3 juta, harus memanfaatkan teknologi dan tentunya edukasi serta adanya pendampingan untuk menjaga kualitas penjualan,” ujarnya.
Sri Adiningsih juga adalah mantan Ketua Wakil Pertimbangan Presiden periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan pelaku UMKM harus mendapat dukungan fasilitas agar bisa menggunakan platform online, seperti akses, pulsa, kualitas sinyal yang baik, dan kebutuhan logistik.
"Pelaku UMKM sudah harus bisa memanfaatkan teknologi online agar usahanya mampu bertahan," ujarnya.
Fiki Satari mengatakan sebelum pandemi Covid-19, terdapat 87 % UMKM di Indonesia yang masih berbasis offline.
Ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sedang mendorong gerakan go digital bagi UMKM di Indonesia dengan menghadirkan program-program terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa seri podcast, kakak Asuh UKM, warung sembako online, serta pusat layanan konsultasi.
“Kita ingin menjaga mekanisme pasar dan di antaranya, masyarakat yang membagikan sembako dapat turut membantu pelaku UMKM. Jangan beli bahan-bahan tersebut ke agen besar. Beli barang-barang tersebut di warung-warung tetangga. Pemerintah juga memiliki program katalog warung tetangga yang hingga saat ini sudah mendata sekitar 110 warung di Jabodetabek dan akan terus ditingkatkan,” ujar Fiki.
Pendiri Rumah Milenial Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini terjadi perubahan pada UMKM akibat pembatasan yang ada, sehingga UMKM harus berubah digital.
"UMKM sebelum pandemi ini sudah menggunakan cara digital cenderung lebih kuat bertahan di masa pandemi. Keadaan normal baru memaksa kita untuk lebih banyak menggunakan teknologi digital di dalam aktivitas sehari-hari," tutur Sahat.
Sahat menilai UMKM harus mendapatkan stimulus ataupun bantuan permodalan agar dapat bangkit dan eksis kembali, khususnya di tengah masa pandemi ini.
“Permasalahan permodalan di masa pandemi ini dapat diselesaikan salah satunya dengan model Indo to Indo investment. Model ini menuntut peran aktif pemerintah atau swasta di Indonesia untuk memberikan akses permodalan kepada UMKM agar aktivitas ekonomi UMKM dapat kembali berjalan, dan prosesnya juga jangan terlalu berat. Dengan adanya akses permodalan ini akan merangsang roda ekonomi di tengah masyarakat. Menyelamatkan UMKM adalah langkah menyelamatkan kehidupan rakyat banyak," tutur Sahat. []
Baca juga:
- Belum Ada Vaksin Corona, Harus Selalu Pakai Masker
- Pemerintah Diminta Beri Stimulus Pendidikan Saat Pandemi
