Tingkat Partisipasi Perempuan di Pedesaan Masih Rendah

Partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019 sangat penting, karena salah satu indikator sukses Pemilu.
Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. (Foto: Tagar/Fitri)

Bandung, (Tagar 19/12/2018) - Kendati tingkat partisipasi Pemilihan Umum 2018 secara keseluruhan cukup baik menembus angka 65% sampai 73%. Nyatanya partisipasi khusus perempuan di pedesaan masih kurang.

Hal ini dikarenakan rerata perempuan di pedesaan tidak mengetahui pelaksanaan pemilu. Tidak jarang karena kesibukan bekerja di sawah atau kurangnya sosialisasi membuat para perempuan terlambat datang ke TPS. Akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilih.

"Saat reses di 8 titik tetapi sebenarnya saya hampir berkeliling di 16 kabupaten dan kota di wilayah Jabar. Banyak laporan kalau para perempuan di pedesaan tidak mengetahui soal Pemilu 2019. Dari proses pelaksanaannya sampai persoalan surat suara dan hari pelaksanaan. Banyak  juga ibu-ibu yang pada Pemilu 2018 pada tidak bisa menggunakan hak memilihnya hanya karena terlambat ke TPS," tutur Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari kepada Tagar News di Bandung, Rabu (19/12).

Ineu menjelaskan, partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019 sangat penting, karena salah satu indikator sukses Pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi politik perempuan.

"Partisipasi politik perempuan jangan melulu diartikan perempuan menjabat di parlemen atau menjadi kepala daerah, tetapi tingkat partisipasi perempuan masuk didalamnya," jelas Ineu.

Sangat penting bagi seluruh stakeholder termasuk semua anggota DPRD Jabar untuk ikut serta mensosialisasikan Pemilu 2019, termasuk pentingnya partisipasi perempuan dalam Pemilu, karena erat kaitannya dengan nasib lima tahun ke depan.

"Saya sudah mengimbau semua anggota DPRD Jabar, agar mau aktif mensosialisasikan Pemilu 2019. Dari sosialisasi surat suara dan mengajak warga khususnya perempuan agar menggunakan hak pilihnya. Anggota DPRD Jabar bisa aktif seperti pada momentum hari ibu, kan bisa diselipkan soal pentingnya partisipasi perempuan,"  katanya.

Apabila jumlah partisipasi perempuan terus ditingkatkan, otomatis mendongkrak tingkat partisipasi Pemilu secara keseluruhan. Sosialisasi penting dilakukan, mengingat Pemilu 2019 tinggal kurang lebih 3 bulan lagi.

"Karena waktu sudah 3 bulan lagi, saya berharap anggota DPRD Jabar dan semua stakeholder dan warga Jabar ikut menyosialisasikan soal Pemilu 2019. Dengan adanya keterlibatan banyak pihak, mudah-mudahan tingkat partisipasi warga Jabar pada Pemilu 2019 akan meningkat atau minimal bertahan tidak turun ," pungkas dia.

Dihubungi secara terpisah, Komisioner KPUD Jabar, Endun Abdul Haq menjelaskan total Pemilih pada Pemilu 2019 kurang lebih sebanyak 190.770.329. Jumlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 95.368.749 orang, sedangkan pemilih perempuan 95.401.580. 

Untuk jumlah Kabupaten atau Kota sebanyak 514, jumlah kecamatannya 7.201 dan jumlah desa atau kelurahan 83.405, jumlah TPS 809.500.

"Untuk jumlah TPS ini kemungkinan akan bertambah, jadi nanti akan lebih banyak tenga TPSnya juga," jelasnya.

Pada Pemilu 2019 ada beberapa perubahan mekanisme dari jumlah surat suara yang didapatkan, proses pencoblosan, dan perhitungan yang berubah sampai kepada bilik suaranya. Oleh karena itu, KPUD Jabar meminta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat Jabar.

"Karena banyak perubahan pada Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014, kita meminta seluruh komponen dan stakeholder yang ada untuk sosialisasi atas perubahan ini. Dengan demikian tidak hanya KPUD Jabar yang sosialisasi tetapi semua pihak agar suksesnya Pilkada Jabar lalu bisa berulang di Pemilu 2019," tuturnya.

Selain partisipasi, hal yang perlu disosialisasikan lebih masif lagi adalah surat suara. Karena di Pemilu 2019 Pileg dan Pilpres disatukan, maka claon pemilih akan mendapatkan banyak surat suara.

"Dulu (Pemilu 2014) tidak 5 surat suara, sekarang 5 ada surat suara untuk Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Ini yang harus lebih disosialisasikan agar warga lebih mengerti mekanime Pemilu 2019," tutupnya. []

Berita terkait
0
Kenapa Yayasan ACT Dilaporkan ke BNPT dan Densus 88 yang Mengurus Teroris
Yayasan ACT Aki Cepat Tanggap pengelola dana umat dilaporkan ke institusi yang mengurus kasus teroris: BNPT dan Densus 88 Antiteror. Kenapa.