Tingginya Angka Kematian Harus Jadi Dasar Evaluasi PPKM

Angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi, tambah Puan, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. (Foto: Tagar/Dok DPR)

Jakarta - Menyusul berakhirnya masa perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4 Jawa-Bali, pemerintah harus angka kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi sebagai bahan dalam melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.

“Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus Covid-19. Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi,” kata Puan Maharani.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, berdasarkan data harian kasus Covid-19, angka kematian pasien masih berada di atas angka seribu orang per harinya meski penambahan kasus cenderung turun. Per 22 Agustus 2021, terdapat 1.030 pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi, tambah Puan, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah.

“Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” katanya.

Data Kementerian Kesehatan per Sabtu 21 Agustus lalu, 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian Covid-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO,” katanya.


 Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi.


Pemerintah juga diharapkan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut sehingga perawatan terhadap pasien Covid-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat, dapat dilakukan secara maksimal.

“Optimalisasi penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit mutlak dilakukan. Dan sebisa mungkin untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat."

"Dengan begitu pasien-pasien Covid-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun,” ujarnya.

Puan pun menyoroti data Satgas Covid-19 pekan lalu mengenai 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan, yakni di Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi.

“Harus ada evaluasi mengapa daerah-daerah ini masih mengalami peningkatan kasus, termasuk juga harus ada perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegas Puan.

Puan menyatakan, upaya testing, tracing dan treatment harus lebih dioptimalkan. Puan mengingatkan, percepatan vaksinasi harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan Covid-19 lainnya.

“Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor," ujarnya.

"Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai Corona,” katanya. []

Baca Juga: Pemerintah Lanjutkan PPKM Per Level Sampai 23 Agustus 2021

Berita terkait
Bamsoet: Pemda Perketat PPKM di Wilayah Zona Merah
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk PPKM di wilayah zona merah.
Satgas: Level PPKM Bersifat Adaptif Sesuai Kasus di Daerah
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan PPKM bersifat adaptif sesuai kasus di daerah masing-masing.
Luhut: Selama Pandemi Pemerintah Akan Terapkan PPKM
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung pemerintah akan terus menerapkan PPKM sebagai bentuk pengendalian.
0
Menkeu AS dan Deputi PM Kanada Bahas Inflasi dan Efek Perang di Ukraina
Yellen bertemu dengan Freeland dan janjikan kerja sama berbagai hal mulai dari sanksi terhadap Rusia hingga peningkatan produksi energi