Jakarta – Administrasi Layanan Umum Amerika Serikat (GSA) telah menetapkan Presiden terpilih AS, Joe Biden, kini berhak mendapatkan sumber daya dan akses tertentu sebagai bagian dari diberlakukannya undang-undang tahun 1964 untuk mendorong peralihan kekuasaan eksekutif yang tertib di AS.
Hingga pelantikannya pada 20 Januari 2021, Biden akan menyusun pemerintahannya, menetapkan staf untuk mulai menjalankan visi kebijakannya sewaktu masa jabatannya dimulai dan untuk dapat segera menangani aspek-aspek keamanan nasional selaku presiden.
Tim transisi mendapatkan akses ke domain internet dan e-mail pemerintah, dan dengan segera meluncurkan buildbackbetter.gov.
Biden akan menerima informasi mengenai ancaman-ancaman rahasia terhadap keamanan nasional, operasi militer rahasia dan keputusan pemerintahan Trump yang mungkin tertunda mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Para anggota tim transisi dan orang-orang yang dipilih untuk menduduki posisi keamanan nasional dapat mulai diberi izin yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka. Orang-orang yang ditunjuk untuk posisi penting juga dapat ambil bagian dalam sesi orientasi untuk membuat mereka terbiasa dengan pekerjaan dan prosedur di suatu badan pemerintah.
Pemerintahan Trump akan melakukan latihan kesiapan darurat dengan staf Biden. Para kepala badan pemerintah dapat mulai bekerja bersama dengan para pejabat transisi untuk memastikan penyerahan tugas secara lancar dan pelaksanaan operasi pemerintah yang tidak terputus. Ini mencakup upaya-upaya seperti komunikasi dengan para pakar kesehatan mengenai rencana untuk mendistribusikan vaksin virus corona.
Tim Biden dapat menggunakan hingga 6,3 juta dolar AS dana federal untuk kegiatan transisinya. Tim tersebut juga mendapat akses ke ruang kantor federal, termasuk area-area di mana Biden dapat menerima pengarahan intelijen yang sensitif (uh/ab)/voaindonesia.com. []
