UNTUK INDONESIA
Thoriqoh: ASN Jawa Barat Penunggak Pajak Harus Dihukum
Kelompok TNI paling banyak menunggak pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, lalu ASN dan Organda. Thoriqoh Nasrullah Fitriyah memberikan solusi.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah, mengatakan aparatur sipil negara atau ASN Jawa Barat yang menunggak pajak kendaraan bermotor harus dihukum atau diberi sanksi.

“Sebaiknya ada sanksi agar ada efek jera, tetapi sanksi yang diberlakukan harus bertahap. Jangan sekaligus langsung, misalkan pemotongan tunjangan hingga penundaan kenaikan pangkat,” ujar Thoriqoh kepada Tagar, pertengahan Maret 2020.

Idealnya, kata Thoriqoh, sanksi yang diberlakukan untuk ASN penunggak pajak kendaraan bermotor ini dimulai dengan peringatan pertama, kedua, dan ketiga dalam satu bulan. Dengan tujuan tunggakan pajak segera dibayar. 

Kalau sudah diperingati 1,2 sampai 3 kali cuek. Ya sudah, sanksi tegas untuk ASN penunggak pajak wajib harus diberlakukan.

Kalau sudah diperingatkan sampai tiga kali, tidak membayar, sanksi tegas diberlakukan. Bisa dengan skema pemotongan tunjangan, penundaan kenaikan jabatan, dan bentuk sanksi tegas lain yang bisa menimbulkan efek jera.

“Kalau sudah diperingati 1,2 sampai 3 kali cuek. Ya sudah, sanksi tegas untuk ASN penunggak pajak wajib harus diberlakukan,” katanya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat gencar memberikan kelonggaran pajak bagi para penunggak pajak melalui berbagai inovasi. Namun, masih saja banyak anggota masyarakat menunggak pajak. Ironisnya dalam kasus ini kelompok ASN menempati urutan kedua terbanyak menunggak pajak.

“Sangat disayangkan, Bapenda sudah banyak memberikan kemudahan, ini masih saja ada yang menunggak, ASN lagi, yang digaji negara,” kata Thoriqoh.

Data di Jawa Barat menunjukkan penunggak pajak kendaraan, urutan pertama terbanyak adalah kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI), berikutnya ASN 25-30 %, ketiga Organisasi Angkutan Darat (Organda). []

Baca juga:

Berita terkait
Daddy Rohanady: Anggaran Infrastruktur untuk Covid-19
Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady mengusulkan anggaran infrastruktur dipangkas untuk menangani penyebaran virus corona Covid-19 di Jawa Barat.
Demokrat: Ridwan Kamil Amatiran Tangani Covid-19
Cara menangani Covid-19 di Jawa Barat, Ridwan Kamil masih amatiran. Harusnya bisa profesional, ini masalah nyawa. Sugianto Nangolah dari Demokrat.
Thoriqoh Sambut 1 Juta Masker untuk Warga Jawa Barat
Satu juta masker harap disebar merata, prioritas warga sakit, bergejala sakit, puskesmas yang terpapar Covid-19. Thoriqoh Nasrullah Fitriyah.
0
Jokowi Lantik Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 30 April 2020 resmi melantik Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Konstitusi 2020-2025.