Jakarta, (Tagar 20/3/2019) - Beberapa terobosan Presiden Joko Widodo untuk memajukan petani dan pertanian Indonesia, di antaranya Jokowi menyebut perubahan pola pikir dari pelaku menjadi kunci bagi majunya sektor pertanian di Indonesia.
"Saya ingin agar ada sebuah perubahan pola pikir kita bahwa keuntungan di pertanian dan perkebunan yang paling besar justru di pascapanennya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3) dilansir kantor berita Antara.
Jokowi menegaskan bahwa untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, dibutuhkan perubahan pola pikir dari para pelaku pertanian.Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta para pelaku untuk mulai mengalihkan perhatiannya pada nilai tambah yang bisa didapatkan pascapanen.
Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi kembali mengingatkan pentingnya mekanisasi dan modernisasi pertanian dengan memberikan perhatian ekstra pada pengemasan dan branding bagi produk-produk komoditas pertanian yang dihasilkan.
Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, mereka memiliki waduk 110.000. Kita hanya 231. Artinya masih kurang waduk kita ini.
Di antara modernisasi yang Jokowi maksudkan tersebut di antaranya ialah proses pengeringan dan penggilingan dengan menggunakan alat-alat modern hingga pengemasan yang baik sehingga dapat langsung dipasarkan ke konsumen akhir.
"Kalau kita teruskan seperti ini (pola lama) sampai kapan pun pertanian kita enggak akan maju. Harus berani mengubah pola pikir kita baru kemudian kita memilih komoditas-komoditas yang lain selain padi dan jagung yang memiliki nilai tinggi," katanya.
Pada kesempatan itu pula Jokowi menyempatkan diri untuk berdialog dengan beberapa anggota HKTI dan menanyakan kesiapan mereka untuk mengubah pola pikir dari pola-pola lama.
Jokowi mengatakan perbaikan sektor pertanian juga terus dilakukan dengan jalan pembangunan waduk untuk keperluan pengairan.
Presiden menjelaskan, hingga awal 2015, Indonesia hanya memiliki 231 bendungan dan itupun tak sepenuhnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian.
"Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, mereka memiliki waduk 110.000. Kita hanya 231. Artinya masih kurang waduk kita ini," ucapnya.
Dari jumlah waduk tersebut, diperkirakan baru 11 persen saja wilayah pertanian yang terairi oleh waduk-waduk itu.
Selama beberapa tahun ke belakang, pemerintah intens membangun tambahan bendungan sejumlah 65 bendungan baik yang sudah terbangun maupun yang masih dalam tahap pembangunan.
"Kalau yang 65 itu rampung baru mengairi 20 persen (lahan pertanian). Masih jauh sekali kita ini. Jangan membayangkan ketahanan pangan, kedaulatan, swasembada, kalau ini belum terselesaikan," katanya.
Pada kesempatan itu hadir para pengurus dan anggota HKTI dari seluruh Indonesia.
Hadir pula Ketua Umum HKTI Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Mantan Ketua HKTI yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. []
