Oleh: Fransina Natalia Mahudin*
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dalam menjaga dan mengawal jalannya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui penetapan APBN, pemerintah dapat menggunakan otoritasnya mengatur jalannya kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan posisi nilai tukar rupiah, inflasi, serta mejaga kestabilan ekonomi domestik. Tentunya yang paling mendasar dari penetapan APBN ialah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan ekonomi, kebutuhan belanja maupun pendapatan serta pembiayaan pemerintah yang setiap tahunnya mengalami perubahan dan dinamika tersendiri.
Salah satu yang menjadi fokus ialah ambisi pemerintah dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Berdasarkan outlook tahun sebelumnya yang dipakai dalam penetapan angka pertumbuhan ekonomi yaitu realisasi 5,1 persen tahun 2019 serta realisasi pencapaian 2018 hanya 5,17 persen dari angka outlook 5,2. Angka 5,3 persen patut dipertimbangkan kembali, pemerintah perlu memiliki strategi tersendiri mempertahankan performa pertumbuhan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak kondusif memasuki tahun 2020 hingga saat ini. Persoalan tidak tercapai angka pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Memasuki tahun 2020 kondisi geopolitik dan ekonomi global dapat mengakibatkan gangguan bagi target pencapaian yang telah ditetapkan dalam struktur APBN. Tantangan eksternal ini merupakan eskalasi tensi antara Amerika Serikat dan Iran serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang masih berlangsung. Suhu geopolitik ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan mendapatkan dampak, salah satunya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada posisi negara ke-9 berdasarkan Oxford Economics (2020).
Di samping ancaman ekonomi perang dagang dan negara mitra, memasuki bulan Februari 2020 pertumbuhan ekonomipun dapat terkontaminasi wabah virus corona salah satunya melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial melalui cadangan devisa selain sumber daya alam atau komoditi. Sektor Pariwisata merupakan 5 dari penyumbang devisa terbesar selain minyak, gas bumi, batubara, dan minyak kelapa sawit.
Memasuki tahun 2020 kondisi geopolitik dan ekonomi global dapat mengakibatkan gangguan bagi target pencapaian yang telah ditetapkan dalam struktur APBN.
Dalam 15 tahun terakhir kedatangan wisman didominasi berasal dari kawasan Asia Pasifik dengan rata-rata 77,81 persen setiap tahunnya. Pusat Kajian Anggaran (2017). Wisman Asia Pasifik berasal dari Malaysia, Jepang, Singapura, Australia dan China. Pada sepanjang tahun 2019 jumlah kunjungan wisman China mengalami fluktuasi pada November 2019 sebanyak 147.476 kunjungan, BPS (2019). Dengan adanya pembatasan penerbangan dari China akan turut menurunkan tingkat kunjungan wisman. Menurut data Travel & Tourism Competitivenes Report (TTRC) dari World Economic Forum tahun 2015, 2017 (diolah) indikator kesehatan indonesia berada pada angka cukup baik 5,1 pada tahun 2017 tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan global turut menimbulkan efek tidak menguntungkan bagi pergerakan sektor pariwisata termasuk Indonesia yang sumber kunjungan wisatawannya cukup besar berasal dari China.
Tentunya guncangan eksternal tidak hanya berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi 2020. Salah satu yang rentan digoyangkan dan perlu diantisipasi pemerintah ialah harga minyak. Dalam struktur 2020 pemerintah mematok ICP sebesar 63 USD/barel. Pergerakan harga minyak dunia terkini, Fluktuasi ICP yang terjadi jelas akan berdampak bagi perekonomian nasional, pada sisi penerimaan negara.
Berbagai kebijakan lainpun patut dipertimbangkan multiplayer effect-nya. Kebijakan ekspansi pembangunan infrastruktur yang tetap menjadi fokus pemerintah tahun ini masih membebani kas dengan dilema pembiayaan yang sama yaitu melalui utang. Mekipun tahun ke tahun pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Keuangan menetapkan utang negara masih pada batas aman yaitu tidak melalui batas defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, pemerintah wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi eskternal, kemampuan keuangan, kapasitas pembiayaan dan posisi terakhir outstanding bunga utang negara.
Anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 295.213,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar 6,9 persen dari outlook APBN tahun 2019. Angka ini merupakan angka outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya. Utang dan bunga utang negara menjadi beban yang harus dilunasi pemerintah saat kinerja produksi dalam negeri tidak menunjukkan kinerja signifikan. Penyumbang PDB terbesar dari sektor-sektor strategis, kontribusi dan pertumbuhannya cenderung mengalami stagnasi dan perlambatan dari waktu ke waktu
Jika pemerintah mengandalkan penerimaan dalam negeri melalui perpajakan dengan mengejar target ambisius 83,45 persen penerimaan melalui perpajakan di luar dari pendapatan negara lainnya, pemerintah perlu mempertimbangkan capaian kinerja perpajakan yang shortfall. Oktober 2019 peneriman pajak baru mencapai 64, 56 atau sebesar 0,23 pertumbuhannya dari target pada APBN 2019 dan pada semester 1 hanya 38,24 persen dari target. Tentunya data ini menunjukkan pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan dari penerimaan perpajakan guna menutupi kebutuhan belanja negara.
Sebagian dari kondisi dan ancaman yang mungkin memberikan pengaruh kepada APBN 2020 telah diuraikan di atas. Langkah strategis dalam menentukan langkah pemerintah memasuki triwulan pertama tahun 2020 untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan salah satunya melalui langkah-langkah konsisten memperkuat fundamental ekonomi domestik.
*Bendahara Umum PP GMKI MB 2018 2020
Baca juga:
